Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget Atas Posting

Fikih Zakat: Ketentuan Harta, Mustahik Serta Pendistribusian Dana Zakat


Zakat Harta

Ketentuan Harta Pembayaran Zakat

1. Kepemilikan sempurna (milkiyah tammah)
        Maksudnya adalah bahwa aset kekayaan tersebut harus berada dibawah kekuasaan seseorang secara total tanpa ada hak orang lain di dalamnya. Dengan demikian, secara hukum, pemiliknya dapat membelanjakan kekayaan tersebut sesuai dengan keinginannya dan yang dihasilkan dari pemanfaatan kekayaan tersebut akan menjadi miliknya (free of claims by other). Harta yang wajib dizakatkan disyaratkan bersumber dari sesuatu yang halal. Oleh karena itu, harta harta yang bersumber dari hal-hal yang haram tidak wajib dizakatkan.

2. Aset produktif atau berpotensi untuk produktif.
        Yang dimaksud dengan produktifitas aset di sini adalah bahwa dalam proses pemutarannya (komersialisasi) dapat mendatangkan hasil atau pendapatan tertentu, sehingga tidak terjadi pengurangan nilai atas kapital aset. Dalm hal produktifitas aset, tidaklah penting apakah perkembangan nilai aset tersebut benar-benar berwujud atau tidak, tetapi yang disyaratkan adalah bahwa aset tersebut mempunyai potensi untuk berkembang.
         Hikmah dari persyaratan ini adalah bahwa islam sangat memperhatikan ketetapan nilai dari sebuah komoditas, properti atau aset tetap dari sebuah roda usaha yang dijalankan umat muslim agar dapat memberikan dorongan dalam merealisasikan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, tidak diwajibkan zakat atas tempat tinngal, kuda tunggangan, baju yang dipakai, buku, peralatan dan lain sebagainya, karena semua itu termasuk dalam kategori kebutuhan primer yang tidak dapat berkembang (konsumtif).

3. Harus mencapai nisab.
        Yang dimaksud nisab adalah syarat jumlah minimum aset yang dapat dikategorikan sebagai aset wajib zakat. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam menafsirkan dan menentiukan kadar nisab. Akan tetapi sebagian besar pendapat menyatakan bahwa yang dimaksud dengan nisab adalah sejumlah makanan, emas, dan lain sebagainya yang dapat mencukupi kebutuhan dan belanja keluarga kelas menengah selama satu tahun. Karakteristik nisab berbeda-beda sesuai dengan jenis harta yang wajib dizakati.
       Yang perlu diperhatikan adalah dalam kadar nisab ditentukan pada akhir tahun dengan ketentuan harga pasar.

4. Aset surplus Nonkebutuhan primer
       Maksudnya adalah aset kepemilikan yang melebihi pemenuhan kebutuhan primer (sandang, pangan, papan). Perbedaan ukuran akan keprimeran sesuatu pada saat ini membuat penentuan kebutuhan primer menjadi sulit.sebagaimana yang disinyalir oleh Dr. Yusuf Qardhawi bahwa kebutuhan primer manusia akan selalu berubah dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman, lingkungan dan kondisi, karena itu pemerintah bertanggung jawab untuk menetapkan standarnya.
       Beberapa karakteristik kepentingan pribadi/keluarga yang dapat menjadi rujukan penentuan kebutuhan primer adalah:

  • Jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan muzaki. Kebutuhan primer mereka yang memiliki 4 orang anggota keluarga akan berbeda dengan mereka yang mempunyai 12 anggota keluarga.
  • Apakah aset properti tersebut tergolong barang mewah atau tidak. Untuk ini dapat diukur dengan harga dari aset tersebut.
  • Jumlah dari aset properti tersebut. Jika lebih dari kebutuhan pada umumnya, maka dapat dikategorikan aset wajib zakat.

      Adapun hikmah dari persyaratan ini adalah bahwa syarat surplus dalam zakat tidak akan terwujud kecuali bila telah terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan primer.

5. Tidak Ada Tanggungan Hutang
`        Aset wajib zakat adalah aset yang sudah dikurangi hutang. Hal ini berdasarkan asas yang menyatakan bahwa hak orang yang meminjamkan utang harus didahulukan daripada hak golongan yang berhak menerima zakat. Dengan demikian, tidak berlebihan jika kemudian islam mengindahkan sebuah prinsip baku yang diintisarikan dari nash hadits bahwa ‘’penundaan membayar hutang bagi mereka yang surplus adalah zalim’’. Karena selain utang mempunyai kepentingan terhadap kemaslahatan orang mengutangkan, utang juga sangat beketerkaitan dengan hak fakir miskin di dalam aset wajib zakat.

6. Kepemilikan Satu Tahun Penuh (haul)
       Sebagai aset wajib zakat, seperti binatang ternak, aset keuangan, dan barang dagangan (komoditas) harus dimiliki selama satu tahun penuh menurut perhitungan kalender hijriyah, umumnya dimulai pada bulan Ramadhan.
      Umat muslim banyak yang mengalami kesalahpahaman dalam konsep haul ini, sebagian besar muslim masih beranggapan bahwa setiap ada pemasukan ataupun penghasilan yang besarannya diluar kebiasaan, harus langsung dikeluarkan kewajiban zakatnya sebesar 2,5%. Persepsi ini sangat menyalahi prinsip hukum zakat, dimana tidak seharusnya zakat itu langsung dikeluarkan, walaupun pendapatan tersebut memang dapat menambah aset yang kita miliki untuk menjadi aset wajib zakat ditahun yang akan datang.
        Imam Syafi’I berpendapat ‘’Haul adalah merupakan syarat wajib dalam menentukan zakat, apabila belum sampai waktu haul meskipun sedikit, maka tidak wajib mengeluarkan zakat, dan disyaratkan kesempurnaan waktu haul pada zakat selain biji-bijian, barang tambang, dan harta terpendam.’’ Lain halnya pada aset, seperti hasil pertanian, barang tambang, dan harta karun, pada aset tersebut tidak diwajibkan kepemilikan selama ssetahun. Walaupun pada penerapannya nanti bisa saja diterapkan prinsip haul dengan kondisi tertentu yang akan dijelaskan lebih dalam pada pembahasan setiap kategori aset wajib zakat. Hikmah dari syarat tersebut adalah bahwa harta yang memakai syarat ini merupakan jenis harta berkembang yang perkembangannya tidak dapat tercapai kecuali setelah melewati rentang waktu tertentu sehingga pengeluaran zakat dapat diambil dari hasil perkembangan produktifitasnya. Persyaratan ini juga untuk menjaga proses perkembangan aset agar terus produktif. 

Baca Juga:


Mustahik Zakat dan Penyalurannya.

1. Mustahik Zakat
       Berdasarkan firman Allah SWT dalam (Q.S At-Taubah[9]:60) :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي 

سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ


Sesungguhnya, zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk memreka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allan Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”(Q.S At-Taubah:60).
        Ayat tersebut dimulai dengan lafazh innama yang dalam bahasa Arab digunakan untuk menunjukkan batasan. Maka dari itu, dapat diketahui bahwasanya zakat tidak boleh diserahkan kepada selain mereka. Hal ini sudah menjadi kesepakatan para ulama.

Berikut merupakan penjelasan lebih lanjut tentang kedelapan kelompok tersebut :

1) Orang-orang fakir.
        Lafazh fuqara’ merupakan bentuk plural/jamak dari kata fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaaan, atau ia memiliki harta dan pekerjaan namun tidak dapat mencukupi kebutuhan yang meliputi makanan, pakaian dan tempat tinggal.
        Zakat diserahkan kepada orang fakir guna menyambung kehidupannya secara normal. Jika orang fakir tersebut masih kuat serta mampu bekerja, dan dengan pekerjaannya itu ia mampu memenuhi kebutuhannya, maka jangan kita memberikan zakat kepadanya. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Adiy bin Al-Khayyar bahwasanya ada dua orang laki-laki meminta zakat kepada Rasulullah SAW, lalu beliau memandang keduanya, kemudian beliau menundukkan kepala seraya bersabda :
Aku akan memberikan kalian zakat ini setelah aku memberitahukan kepada kalian bahwa orang kaya dan orang mampu bekerja tidak ada sedikitpun bagiannya pada zakat” (HR.Abu Dawud dan Nasa’i)
        Kecuali, jika orang fakir itu kuat dan mampu bekerja, tetapi ia tidak memiliki pekerjaan, atau memiliki pekerjaan tetapi tidak cukup memutuhi kebutuhannya, maka ia boleh menerima zakat.

2) Orang-orang Miskin
        Dalam bahasa Arab al-masakin merupakan bentuk plural dari kata miskin, yaitu orang yang mampu bekerja dengan suatu pekerjaan yang layak, akan tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhan yang meliputi makanan, pakaian , tempat tinggal, dan keperluan lainnya, serta keperluan orang yang nafkahnya menjadi tanggung jawabnya. Orang miskin yang berhak menerima zakat juga disyaratkan bukan orang yang kuat, mampu bekerja, dan berusaha dengan pekerjaan yang layak serta mencukupi, juga bukan orang yang mampu memenuhi kebutuhan orang lain.

3) Amil Zakat
       Dalam upaya optimalisasi sistem zakat sebagai salah satu proses redistribusi income, posisi amil dalam kelompok 8 asnaf memiliki peranan yang sangat penting, artinya bahwa sisteam zakat akan banyak sekali mempunyai ketergantungan terhadap profesionalisme dari amil. Secara konsep dapat dipahami bahwa dengan semakin tinggi tingkat keprofesionalan amil akan semakin tinggi tingkat kesejahteraan para mustahikl, khususnya amil, mengingat konsep fikih secara jelas mencanangkan bahwa hak mereka adalah 12,5% atau 1/8 dari harta terkumpul.
       Konsep amil dalam kajian fikih adalah orang atau lembaga yang mendapat tugas untuk mengambil, memungut dan menerima zakat dari para muzaki, menjaga dan memeliharanya kemudian menyaluraknnya kepada mustahiknya. Dengan persyaratan sebagai amil zakat: akil baligh (mukallaf), memahami hukum zakat dengan baik, jujur, amanah, memiliki kemampuan melaksanakan tugas keamilan. Secara konsep tugan amil adalah: pertama: melakukan pendataan muzaki dan mustahik, melakukan pembinaan, menagih, mengumpulkan, dan menerima zakat, mendoakan muzaki saat menyerahkan zakat kemudia menyusun penyelenggaraan sistem administratif dan manajerial dana zakat yang terkumpul tersebut. Kedua: memanfaatkan data terkumpul   mengenai peta mustahik dan muzaki zakat, memetakan jumlah kebutuhannya, dan menentukan kiat distribusinya. Pembinaan berlanjut untuk mustahik yang menerima dana zakat.

4) Kelompok Riqab
        Dalam kajian fikih klasik yang diamaksud dengan para budak, dalam hal ini jumhur ulama adalah perjanjian seorang muslim (budak belian) untuk bekerja dan mengabdi kepada majikannya, dimana pengabdian itu dapat dibebaskan bila si budak belian memenuhi kewajiban pembayaran sejumlah uang, namun si budak belian tersebut tidak memiliki kecukupan materi untuk membayar tebusan atas dirinya tersebut. Oleh karena itu sangat dianjurkan untuk memberikan zakat kepada orang itu agar dapat memerdekakan diri mereka sendiri.
       Bila melihat konsep diatas, maka definisi tersebut sepintas tidak lagi bisa dipakai atau diterapkan pada kondisi sekarang, sehubungan denga adanya pelarangan secara syariat dan bahkan konteks sekarang sudah menjadi isu pelarangan dalam skala internasional. Oleh sebab itu, penafsiran surat At-Taubah ayat 60 melansir bahwaa pengertian riqab harus disesuaikan dari zaman ke zaman, karena substansi akan adanya orang atau sekelompok manuusia yang berada dibawah kekuasaan orang atau sekelompok orag lain akan selalu ada dari zaman ke zaman, hanya saja dengan kondisi yang berbeda-beda.
      Oleh sebab itu, penafsiran riqab mulai dari budak belian, bangsa terjajah, dan karyawan/buruh pada dasarnya berporos kepada adanya kekuasaaan satu pihak terhadap pihak lain, dan dalam hal ini yang menjadi pengait antara keduanya adalah kondisi perekonomian, dimana yang satu surplus dan yang lain defisit.

5) Kelompok Muallaf
        Secara prinsip, pengertian muallaf adalah orang-orang yang baru memeluk agama islam, namun demikian dari substansi tersebut, para ahli fikih banyak memberikan masukan arti lain yang menambah perluasan makna dari pengertian muallaf itu sendiri.
        Muallaf dikl;asifikasikan menjadi empat macam, yaitu, pertama: mua’allaf yang masuk islam sedangkan keyakinan mereka terhadap islam masih lemah, karena mereka baru masuk islam. Kedua: mu’allaf yang masuk islam dan niat mereka di dalam islam kuat, mereka memiliki kemuliaan di tengah-tengah kaum mereka. Mereka diberikan zakat agar orang-orang seperti mereka menyukai islam. Ketiga: kaum muslimin yang menjaga perbatasan-perbatasan negara islam serta menjaga kaum muslimin dari serangan kaum kafir dan musuh lainnya, mereka diberikan zakat agar memantapkan serta memberikan mereka semangat untuk terus berjuang. Keempat: kaum muslimin yang membantu negara mengurus zakat dari kaum muslimin lainnya yang tidak mampu bmengutus para pekerja dan pengurus zakat kepada negara.

6) Kelompok Gharimin
         Al-Gharimin berasal dari kata Ghariiim yang berarti orang yang berutang,asal pengertian gharm menurut bahasa adalah tetap, dengan makna ini maka utang bersifat tetap. Dan disebut gharim karena tetap kepadanya orang yang mempunyai piutang.
Ada beberapa hal yan patut diperhatikan dalam mendistribusikan dana zakat untuk untu gharim , yaitu:

  1. Adanya kebutuhan kepada materi yang mendesak untuk membayar utang, untuk hal ini dimungkinkan adanya paling tidak 4 kondisi, pertama: tidak punya harta sama sekali, kedua: punya tapi tidak cukup, tiga: punya tapi ada kebutuhan lain yang mendesak, empat: punya tapi tidak ada keinginan untuk membayar. Maka dari keempat kondisi diatas, dana zakat dapat disalurkan kepada kondisi satu, daua dan tiga. Sedangkan untuk kondisi yang ke empat justru malah si pelaku sudah menempatkan diri kepada kezaliman.
  2. Motivasi berutang adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan atau melaksanakan ketaatan kepada agama, bukan berutang karena kemaksiatan, perjudian atau pekerjaan yang diharamkan.
  3. Utang dilunasi secara langsung.
  4. Kewajiban membayar utang muncul dari akibat adanya transaksi utang piutang antara sesama manusia, namun tidak berlaku untuk utang piutang yang lahir dari kafarat atau kewajiban zakat, karena hal ini termasuk utang kepada Allah SWT. 

7) Kelompok Fisabilillah
         Sesungguhnya kalimat ini menurut bahasa aslinya sudah jelas, sabil artinya at-tharik atau jalan. Jadi sabilillah artinya perjalanan spritual atau keduniaan yang diupayakan untuk mencapai ridha Allah, baik dalam hal berbau akidah maupun aplikasi mekanisme nilai islam (perbuatan).
Sabilillah kerap diartikan sebagai jihad (berperang) karena memang pada sejumlah ayat Al-Qur’an, arti dari kata fisabilillah sangat berdekatan dengan pemahaman jihad berperang dijalan Allah. Namun demikian, bila kita menela’ah lebih dalam, memahami kata fisabilillah ternyata lebih luas dari pengertian berperang dijalan Allah.
       Jika diterapkan untuk kondisi keindonesaaan, dapat dinyatakan bahwa dana fisabilillah hanya bisa disalurkan untuk mereka yang berperang di jalan Allah atau lebuih tepatnya lagi ‘dana perang umat’.mengingat bahwa dunia kita sedang dalam pergumulan globalisme yang mencanangkan tidak ada kekerasan untuk seluruh umat manusia, maka tentu dana ini harus dialihkan penyalurannya kepada bentuk lain dari berjihad dijalan Allah. Bukan mereka yang mengangkat senjata tapi bagi mereka yang mengangkat pena, menuntut ilmu untuk mengibarkan panji agama Allah di muka bumi ini, artian fisabilillah pada kondisi dewasa ini lebih dekat pada pengembangan SDM umat muslim sebagai bentuk jihad.

8) Kelompok Ibnu Sabil
       Ibnu sabil menurut jumhur ulama adalah kiasan untuk musafir (perantau), yaitu orang yang melakukan perjalanan dari suatu daerah ke daerah lain. Imam Thabari meriwayatkan dari Mujahid: ibnu sabil mempunyai hak dari dana zakat, apabila kehabisan akomodasi dan perbekalannya, walaupun pada asal kondisi ekonominya berkecukupan.
Di alam kemajuan teknologi informasi saat ini, memang kondisi ibnu sabil yang diilustrasikan pada artian klasik tampaknya sudah sangat kecil kemungkinan terjadinya, kalaupun kondisi tersebut terjadi, .
       sangat dimungkinkan karena orang yang bepergian tersebut pada dasarnya berada pada kondisi ekonomi yang lemah. Pendekatan yang banyak dilakukan oleh sejumlah lembaga pengumpul zakat mengategorikan para perantau yang mengalami kegagalan dalam mengais rezki di kota atau para pelajar yang merantau di kota lain untuk menuntut ilmu dikategorikan sebagai ibnu sabil.

Penyaluran/distribusi Dana Zakat
   
    Dana zakat pada awalnya lebihn didominasi oleh p[ola pendistribusian secara konsumtif, namun demikian pada pelaksanaan yang lebih mutakhir pada saat ini, zakat mulai dikembangkan dengan pola distribusi dana zakat secara produktif. Sebagaimana yang dicanangkan dalam buku pedomann zakat yang diterbitkan Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama.
a) Distribusi Konsumtif Dana Zakat

  • Upaya pemenuhan kebutuhan konsumsi dasar dari para mustahik
  • Upaya pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan sosial dan psikologis
  • Upaya pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia agar dapat bersaing hidup di alam transisi ekonomi dan demokrasi Indonesia.

b) Distribusi Produktif Dana Zakat.
       Pada dasarnya pemetaan alokasi dana dari hasil zakat, infak dan sedekah pada prakteknya berbeda satu sama lain, artinya tanggung jawab moral seorang muslim yang diminta peduli kepada pemerataan pendapatan, terlebih dahulu diupayakan untuk memenuhi kewajiban zakat, kemudian dialokasikan kepada setiap kategori delapan asnaf adalah 1/8 atau 12,5%.
       Aturan syariah menetapkan bahwa dana hasil pengumpulan zakat, infak dan sedekah sepenuhnya adalah hak milik dari para mustahik, daalam firman-Nya, artinya: dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian (Q.S Adz-Dzariyat:19). Dengan demikian, pola distibusi produktif yang dikembangkan pada umumnya mengambil skema qardul hasan yakni suatu bentuk pinjama yang menetapkan tidak adanya tingkat pengembalian tertentu dari pokok pinjaman. Namun demikian bila ternyata si peminjam dana tersebut tidak mampu mengebalikan pokok tersebut, maka hukum zakat mengindikasikan bahwa si peminjam tersebut tidak dapat dituntut atas ketidakmampuannya tersebut, karena pada dasarnya dana tersebut adalah hak mereka. 

Baca Juga:

SUBCRIBE VIA EMAIL