Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget Atas Posting

Sistem Keuangan Publik Islam dan Penerapannya di Indonesia


Sistem Keuangan Publik


Sejarah Keuangan Publik Islam

1. Keuangan Publik pada Masa Rasulullah Saw.
      Untuk memahami sejarah keuangan publik pada masa Rasulullah dan Khulafaurrasyidin, dapat dilihat dari praktik dan kebijakan yang diterapkan oleh beliau dan para sahabat. Bicara mengenai keuangan publik pada masa Rasulullah adalah berangkat dari kedudukan beliau sebagai kepala Negara. Sebab, kedudukan sebagai kepala Negara adalah identik dengan kedudukan melanyani publik.
      Setelah selama tiga belas tahun di Mekkah, beliau hijrah ke Madinah ( Yasrib ). Pada saat hijrah ke Madinah, kota ini masih dalam keadaan kacau, belum memiliki pemimpin ataupun raja yang berdaulat. Di kota ini banyak suku, salah satunya adalah suku Yahudi yang di pimpin oleh Abdullah ibnu Ubay. Ia berambisi menjadi raja di Madinah. Suasana kota ini sering terjadi pertikaian antarkelompok. Kelompok yang terkuat dan kaya adalah Yahudi, namun kondisi ekonominya masih lemah dan hanya dipotong dari hasil pertanian. Oleh karena itu, tidak ada hukum dan aturan, maka sistem pajak dan fiskal tidak berlaku.
      Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, maka Madinah dalam waktu singkat mengalami kemajuan yang pesat. Rasulullah berhasil memimpin seluruh pusat pemerintah Madinah, menerapkan prinsip-prinsip dalam pemerintah dan organisasi, membangun institusi-institusi, mengarahkan urusan luar negeri, membimbing para sahabatnya dalam memimpin dan pada akhirnya melepaskan jabatannya secara penuh. Sebagai Negara yang baru terbentuk, ada beberapa hal yang segera mendapatkan perhatian beliau, seperti:

  1. Membangun masjid utama sebagai tempat untuk mengadakan forum bagi para pengikutnya. 
  2. Merehabilitasi muhajirin Mekkah di Madinah. 
  3. Menciptakkan kedamaian dalam Negara. 
  4. Mengeluarkan hak dan kewajiban bagi warga negaranya. 
  5. Membuat konstitusi Negara. 
  6. Menyusun sistem pertahanan Madinah. 
  7. Meletakkan dasar-dasar sistem keuangan Negara.

a) Sumber Utama Keuangan Negara.
       Pada masa-masa awal pemerintahan kota Madinah, pendapatan dan pengeluaran hamper tidak ada. Rasulullah Saw. sendiri sebagai seorang kepala Negara, pemimpin dibidang hukum, pemimpin dan penanggungjawab dari keseluruhan administrasi tidak mendapat gaji sedikit pun dari Negara atau masyarakat, kecuali hadiah kecil yang umumnya berupa bahan makanan.
       Pada masa Rasulullah hampir seluruh pekerjaan yang dikerjakan tidak mendapatkan upah. Pada masa Rasulullah Saw. tidak ada tentara formal. Semua Muslim yang mampu boleh menjadi tentara. Mereka tidak mendapatkan gaji tetap, tetapi mereka diperbolehkan mendapatkan bagian dari rampasan perang, seperti senjata, kuda, unta, dan barang-barang bergerak lainnya.
Situasi berubah setelah turunnya surat Al-Anfal ( rampasan perang ). Waktu turunnya surat ini adalah masa antara perang badar dan pembagian rampasan perang, pada tahun kedua setelah Hijrah. Yaitu sebuah ayat yang artinya : “ seperlima bagian adalah untuk Allah dan Rasul-Nya ( yaitu untuk Negara digunakan untuk kesejahteraan umum ) dan untuk kerabat Rasul, anak yatim, orang yang membutuhkan dan orang yang sedang dalam perjalanan.”
       Jizyah adalah pajak yang bayarkan oleh orang non-Muslim khususnya ahli kitab, untuk jaminan perlindungan jiwa, harta atau kekayaan, ibadah, bebas dari nilai-nilai dan tidak wajib militer. Pada zaman Rasulullah, besarnyajizyah adalah satu dinar per tahun untuk orang dewasa yang mampu membayarnya. Pembayaran tidak harus berupa uang tunai, tetapi dapat juga berupa barang atau jasa.
Kharaj adalah pajak yang dibayarkan oleh orang non-Muslim ketika Khaibar ditaklukkan. Tanahnya diambil alih oleh orang Muslim dan pemilik lamanya mmenawarkan untuk mengolah tanah tersebut sebagai pengganti sewa tanah dan bersedia memberikan sebagian hasil produksi kepada Negara. Jumlah kharaj dari tanah ini tetap, yaitu setengah dari hasil produksi. Rasulullah biasanya mengirim orang yang memiliki pengetahuan dalam masalah ini untuk memperkirakan jumlah hasil produksi. Setelah mengurangi sepertiga sebagai kelebihan perkiraan, dua per tiga bagian dibagikan dan mereka bebas memilih;  menerima atau menolak pembagian tersebut. Prosedur yang sama juga diterapkan di daerah lain. Kharaj ini menjadi sumber pendapatan yang penting.
        Ushr adalah bea impor yang dikenakan kepada semua pedagang, dibayar hanya sekali dalam setahun dan hanya berlaku terhadap barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Rasulullah berinisiatif mempercepat peningkatan perdagangan, walaupun menjadi beban pendapatan Negara. Ia menghapuskan semua bea masuk dan dalam banyak perjanjian dengan berbagai suku menjelaskan hal tersebut. Barang-barang milik utusan dibebaskan dari bea impor di wilayah Muslim, bila sebelumnya terjadi tukar menukar barang.
       Zakat dan ushr merupakan pendapatan yang paling utama bagi negara pada masa Rasulullah. Zakat dan ushr merupakan kewajiban agama dan termasuk salah satu pilar Islam. Pengeluaran untuk keduanya telah diatur dalam alquran (At-Taubah : 60) sehingga pengeluaran untuk zakat tidak dapat dibelanjakan untuk pengeluaran umum Negara. Pada masa Rasulullah, zakat dikenakan pada hal-hal sebagai berikut :

  • Benda logam yang terbuat dari emas, seperti koin, perkakas, ornamen atau dalam bentuk lainnya.
  • Benda logam yang terbuat dari perak, seperti koin, perkakas, ornament atau dalam bentuk lainnya.
  • Binatang ternak : unta, sapi, domba, kambing.
  • Berbagai jenis barang dagangan termasuk budak dan hewan.
  • Hasil pertanian termasuk buah-buahan.
  • Luqatah, harta benda yang ditinggalkan musuh.
  • Barang temuan. 

     Pencatatan seluruh penerimaan Negara pada masa Rasulullah tidak ada. Dalam kebanyakan pencatatan diserahkan pada pengumpul zakat, setiap orang pada umumnya terlatih dalam masalah pengumpulan zakat.
b) Sumber Sekunder Keuangan Negara.
       Disamping sumber-sumber pendapatan primer yang digunakan sebagai penerimaan fiskal pemerintah pada masa Rasulullah Saw. ada sumber pendapatan sekunder. Diantaranya adalah sebagai berikut :

  • Uang tebusan untuk para tawanan perang. Pada perang Hunain, enam ribu tawanan dibebaskan tanpa uang tebusan.
  • Pinjaman-pinjaman (setelah penaklukan kota Makkah) untuk pembayaran uang pembebasan kaum Muslimin dari Judhaima atau sebelum pertempuran Hawazin 30.000 dirham (20.000 dirham menurut Bukhari) dari Abdullah bin Rabiah dan meminjam beberapa pakaian dan hewan-hewan tunggangan dari Sofwan bin Umaiyah (sampai waktu itu tidak ada perubahan).
  • Khumuz atau rikaz harta karun temuan pada periode sebelum Islam.
  • Awmal fadhla (berasal dari harta benda kaum Muslimin yang meninggal tanpa waris, atau berasal dari barang-barang seorang Muslim yang meninggalkan negerinya.
  • Wakaf, harta benda yang didedikasikan kepada umat islam yang disebabkan karena Allah dan pendapatannya akan didepositokan di baitul maal.
  • Nawaib, yaitu pajak yang jumlahnya cukup besar dibebankan pada kaum Muslimin yang kaya dalam rangka menutupi pengeluaran Negara selama masa darurat dan ini pernah terjadi pada masa perang Tabuk.
  • Zakat fitrah.
  • Bentuk lain sedekah seperti qurban dan kaffarat.

c) Lembaga Keuangan Negara : Baitul Mall

Baca Juga :


2. Keuangan Publik pada Masa Khulafaurrasyidin

a. Masa Kekhalifahan Abu Bakar Siddiq
        Abu Bakar Siddiq terpilih sebagai khalifah dalam kondisi miskin, sebagai pedagang dengan hasil yang tidak mencukupi kebutuhan keluarga. Sejak menjadi khalifah, kebutuhan keluarga Abu Bakar diurus oleh kekayaan dariBaitul Maal ini. Menurut beberapa keterangan, beliau diperbolehkan mengambil dua setengah atau tiga perempat dirhamsetiap harinya dari Baitul Maal dengan tambahan makanan berupa daging domba dan pakaian biasa. Setelah berjalan beberapa waktu tersebut kurang mencukupi sehingga ditetapkan 2.000 atau 2500 dirham dan menurut keterangan lain 6.000 dirham per tahun.
       Selama sekitar 27 bulan di masa kepemimpinannya, Abu Bakar Siddiq telah banyak menangani masalah murtad, cukai, dan orang-orang yang menolak membayar zakat kepada Negara. Abu Bakar Siddiq sangat memerhatikan keakuratan penghitungan zakat. Zakat selalu didistribusikan setiap periode dengan tanpa sisa. System pendistribusian ini tetap dilanjutkan, bahkan hingga beliau wafat hanya satu dirham yang tersisa dalam pembendaharaan keuangan. Sumber pendanaan Negara yang semakin menipis, menjelang mendekati wafatnya menyebabkan kekayaan pribadinya dipergunakan untuk pembiayaan Negara.

b. Masa Kekhalifahan Umar bin Khatab Al-Faruqi
       Ada beberapa hal penting yang perlu dicatat berkaitan dengan masalah kebijakan keuangan Negara pada masa khalifah Umar, diantaranya adalah masalah ;
I. Baitul Maal
        Pada tahun 16 H, Umar mengumpulkan dana kharaj senilai 500.000 dirham, hasil dari Abu Hurairah, untuk disimpan sebagai cadangan darurat, membiayai angkatan perang, dan kebutuhan lain untuk umat. Untuk menyimpan dana tersebut, maka Bailtul Mall regular dan permanen didirikan untuk pertama kalinya di ibukota provinsi. Setelah menaklukkan Syria, Sawad, dan Mesir, penghasilan Bailtul Mall meningkat (kharaj dari sawad mencapai seratus juta dinar dan dari Mesir dua juta dinar).
II. Kepemilikan Tanah.
        Sepanjang pemerintahan Umar, banyak daerah yang ditaklukkan melalui perjanjian damai. Di sinilah mulai timbul permasalahan bagaimana pembagiannya, diantaranya sahabat ada yang menuntut agar kekayaan tersebut didistribusikan kepada para pejuang, sementara yang lainnya menolak. Oleh karena itu, dicarilah suatu rencana yang baik untuk mereka yang datang pertama maupun yang datang terakhir.
III. Zakat dan Ushr
         Pada masa Umar, Gubernur Taif melaporkan bahwa pemilik sarang-sarang tawon tidak membayar ushr, tetapi menginginkan sarang-sarang tawon tersebut dilindungi secara resmi. Umar katakana bahwa bila mereka mau membayar ushr, maka sarang tawon mereka akan dilindungi. Apabila tidak, tidak akan mendapat perlindungan. Menurut laporan Abu Ubayd, Umar membedakan madu yang diperoleh dari lading. Zakat yang ditetapkan adalah seperduapuluh untuk madu yang pertama dan sepersepuluh untuk madu jenis kedua.
IV. Pembayaran Sedekah oleh non-Muslim
        Tidak ahli kitab yang membayar sedekah atas ternaknya kecuali orang Kristen Banu Taghlib yang keseluruhan kekayaannya terdiri dari ternak. Mereka membayar dua kali lipat dari yang dibayar kaum Muslim. Banu Taghlib adalah suku Arab Kristen yang menderita akibat peperangan. Umar mengenakan jizyah kepada mereka, tetapi mereka terlalu gengsi sehingga menolak membaya jizyah dan malah membayar sedekah.
V. Mata Uang
        Pada masa Nabi dan sepanjang masa Khulafaurrasyidin mata uang asing dengan berbagai bobot sudah dikenal di Arabia, seperti dinar, sebuah koin emas dan dirham sebuah koin perak. Bobot dinar adalah sama dengan satu mistqal atau sama dengan dua puluh qirat atau seratus grain barley.

c. Masa Kekhalifahan Usman
        Usman bin Affan adalah khalifah ketiga. Pada enam tahun pertama kepemimpinannya, Balkh, Kabul, Ghazni, Kerman, dan Sistan ditaklukkan. Untuk menata pendapatan baru, kebijakan Umar diikuti. Tidak lama setelah Negara-negara tersebut ditaklukkan, kemudian tindakan efektif diterapkan dalam rangka pengembangan sumber daya alam. Aliran air digali, jalan dibangun, pohon buah-buahan ditanam dan keamanan perdagangan diberikan dengan cara pembentukan organisasi kepolisian tetap.
         Khalifah Usman tidak mengambil upah dari kantornya. Sebaliknya, dia meringankan beban pemerintah dalam hal yang serius. Dia bahkan menyimpan uangnya di bendahara Negara. Hal ini menimbulkan kesalahpahaman antara Khalifah dan Abdullah bin Arqam, salah seorang sahabat Nabi yang terkemuka, yang berwenang melaksanakan kegiatan Baitul Maal pusat. Beliau juga berusaha meningkatkan pengeluaran pertahanan dan kelautan, meningkatkan dana pensiun dan pembangunan wilayah taklukan baru, Khalifah membuat beberapa perubahan administrasi dan meningkatkan kharaj dan jizyah dari mesir.

d. Masa Kekhalifahan Ali bin Abi Thalib
        Setelah meninggalnya Usman, Ali terpilih sebagai khalifah dengan suara bulat. Ali menjadi khalifah selama lima tahun. Kehidupan Ali sangat sederhana dan dia sangat ketat dalam menjalankan keuangan Negara. Gubernur Ray dijebloskan ke penjara oleh khalifah dengan tuduhan penggelapan uang Negara.
        Berbeda dengan khalifah Umar, Khalifah Ali mendistribusikan seluruh pendapatan di Baitul Maal ke provinsi yang ada di Baitul Maal Madinah, Busra dan Kufa.sistem distribusi setiap pecan sekali untuk pertama kalinya diadopsi. Hari Kamis adalah hari pendistribusian atau hari pembayaran. Pada hari itu semua penghitungan diselesaikan dan pada hari Sabtu dimulai penghitungan baru.

Baca Juga :


Karakteristik Keuangan Publik Islam

1. Pandangan Ahli Fiqh terhadap Zakat dan Pajak
         Zakat merupakan kewajiban yang dibebankan kepada setiap orang Islam setelah memenuhi kriteria tertentu. Dalam Alquran terdapat 32 kata zakat, 82 kali diulang dengan menggunakan istilah yang merupakan sinonim dari kata zakat, yaitu kata sedekah dan infaq. Pengulangan tersebut mengandung maksud bahwa zakat mempunyai kedudukan, fungsi, dan peranan yang sangat penting dalam Islam. Dari 32 ayat dalam Alquran yang memuat ketentuan zakat tersebut, 29 ayat diantaranya menghubungkan ketentuan zakat dengan shalat.
Nash Alquran tentang zakat diturunkan dalam periode, yaitu periode Makkah sebanyak delapan ayat (Al-Muzzammil [73]: 20; Al-Bayyinah [98]: 5) dan periode Madinah sebanyak 24 ayat (misalnya Al-Baqarah [2]:43 ; Al-Maidah [5]: 12). Perintah zakat yang diturunkan pada periode Makkah, sebagaimana terdapat dalam kedua ayat tersebut di atas, baru merupakan anjuran untuk berbuat baik kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan bantuan. Sedangakan yang di turunkan pada periode Madinah, merupakan perintah yang telah menjadi kewajiban mutlak (Ilzami).
2. Prinsip Penerimaan Publik
        Dari tinjauan sejarah mengenai penerimaan publik umat islam dapat ditunjukkan bervariasinya bentuk-bentuk sumber pendanaan publik, baik yang sudah ditentukan ketentuannya oleh al-quran, yaitu zakat dan ghanimah, maupun yang ditentukan oleh pemerintah saat itu seperti kharaj, khums, jizya, dan sebagainya.
3. Prinsip Pengeluaran Publik
       Berdasarkan analisis ekonomi terhadap sejarah pengeluaran publik islam semasa Rasulullah Saw. dan Khulafaurrasyidin serta kaidah fiqh muamalah, pada hakikatnya prinsip utama dalam pengalokasian dana publik adalah peningkatan maslahat tertinggi. Khalifah Umar telah berani melakukan perubahan distribusi/alokasi pendapatan yang diperoleh, dimana alokasi dana disesuaikan dengan jenis dan yang masuk.

Baca Juga ;







SUBCRIBE VIA EMAIL