Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget Atas Posting

Dinasti Bani Umayyah

Bani koin Lei

   Berakhirnya kekuasaan khalifah Ali bin Abi Thalib mengakibatkan lahirnya kekuasan yang berpola Dinasti atau kerajaan. Pola kepemimpinan sebelumnya (khalifah Ali) yang masih menerapkan pola keteladanan Nabi Muhammad, yaitu pemilihan khalifah dengan proses musyawarah akan terasa berbeda ketika memasuki pola kepemimpinan dinasti-dinasti yang berkembang sesudahnya.
  Dinasti Umayyah merupakan kerajaan Islam pertama yang didirikan oleh Muawiyah Ibn Abi Sufyan. Perintisan dinasti ini dilakukannya dengan cara menolak pembai’atan terhadap khalifah Ali bin Abi Thalib, kemudian ia memilih berperang dan melakukan perdamaian dengan pihak Ali dengan strategi politik yang sangat menguntungkan baginya.
   Jatuhnya Ali dan naiknya Muawiyah juga disebabkan keberhasilan pihak khawarij (kelompok yang membangkang dari Ali) membunuh khalifah Ali, meskipun kemudian tampuk kekuasaan dipegang oleh putranya Hasan, namun tanpa dukungan yang kuat dan kondisi politik yang kacau akhirnya kepemimpinannya pun hanya bertahan sampai beberapa bulan. Pada akhirnya Hasan menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah, namun dengan perjanjian bahwa pemilihan kepemimpinan sesudahnya adalah diserahkan kepada umat Islam. Perjanjian tersebut dibuat pada tahun 661 M / 41 H dan dikenal dengan ummul jama’ah karena perjanjian ini mempersatukan ummat Islam menjadi satu kepemimpinan.
   Maka secara resmi Mu’awiyah diangkat menjadi khalifah oleh umat islam secara umum. Pusat pemerintahan islam dipindahkan oleh Mu’awiyah dari Madinah ke Damaskus. Pemerintahan Mu’awiyah berubah bentuk dari Theo-Demokrasi menjadi Monarchi (kerajaan atau dinasti) sejak dia mengangkat anakanya Yazid sebagai putra mahkota. Kebijakan yang dilakukan oleh Mu’awiyah ini dipengaruhi oleh tradisi yang terdapat dibekas wilayah kerajaan Bizantium yang sudah lama dikuasai oleh Mu’awiyah bin Abi Sofyan, sejak ia diangkat menjadi gubernur oleh Umar Ibnu Khatab di Suriah. Setelah Mu’awiyah meninggal dunia, orang-orang keturunan Umayyah mengangkat Jazid bin Mu’awiyah menjadi khalifah sebagai ganti ayahnya. Sejak itu sistem pemerintahan Bani Umayyah memekai sistem turun-temurun sampai kepada khalifah yang terakhir Marwan bin Muhammad. Marwan bin Muhammad tewas dalam pertempuran melawan pasukan Abul Abbas As-Safah dari bani Abbas pada tahun 750 M. Dengan tewasnya Marwan bin Muhammad berakhir Dinasti bani Umayyah dan digantikan oleh Dinasti Bani Abbas setelah memerintah lebih kurang 90 tahun.
    Adapun khalifah-khalifah besar bani Umayah adalah Mu’awiyah bin Abi Sofyan (661-680 M), Abd Al-Malik ibnu Marwan (685-750 M), Alwahid ibnu Abd Al-Malik (705-715 M), Umar ibnu Abd Al-Aziz (717-720 M), dan Hasyim ibnu Abd Al-Malik (724-743 M). Puncak kejayaan Dinasti bani Umayyah ini pada masa khalifah Umar ibnu Abd Al-Aziz pada tahun 717-720 M, setelah itu merupakan masa kemundurannya. 

A. Kebijaksanaan dan Orientasi Politik.
     Dalam bidang politik, Bani Umayyah menyusun tata pemerintahan yang sama sekali baru, untuk memenuhi tuntutan perkembangan wilayah dan administrasi kenegaraan yang semakin kompleks. Selain mengengkat majelis penasehat sebagai pendamping, khalifan Bani Umayyah dibantu oleh beberapa orang sekretaris untuk membantu pelangsanaan tugas yang meliputi: 
  1. Katib Ar-Rasail, yang bertugas menyelenggarakan administrasi dan surat menyurat.
  2. Katib Al-Kharaj, yang bertugas menyelenggarakan penerimaan dan pengeluaran negara.
  3. Katib Al-Jundi, yang bertugas menyelenggarakan berbagai hal yang berkaitan dengan ketentaraan.
  4. Katib Asy-Syurtah, yang bertugas menyelenggarakan pemeliharaan, keamanan, dan ketertiban umum.
  5. Katib Al-Qudat, yang bertugas menyelenggarakan tertib hukum melalui badan-badan peradilan dan hakim setempat.

   Selama memerintah Mu’awiyah tidak mendapat kritikan oleh pemuka dan tokoh umat islam, kecuali setelah ia mengangkat anaknya Yazid sebagai Putra Mahkota. Selama masa pemerintahan Bani Umayyah, telah memerintah sebanyak 14 orang khalifah dari keluarga Bani Umayyah, banyak terjadi kebijaksanaan politik yang dilakukan, seperti :

1) Pemisahan kekuasaan
    Terjadi pemisahan kekuasan antara kekuasaan agama (spritual power) dengan kekuasaan politik (temporal power). Masa Khulafa Al Rasyidin seperti yang dikatakan oleh Ali Ibrahim Husain bahwa belum terpisah antara urusan agama dan pemerintah. Pada masa Bani Umayyah telah mengalami penafsiran baru. Hal ini dapat dipahami karena Mu’awiya sebagai penguasa pertama negara ini bukanlah seorang yang ahli dalam soal keagamaan, sehingga masalah agama diserahkan kepada para ulama. Oleh karena itu di kota-kota besar ditunjuk qadhi atau hakim yang menghukum sesuai dengan ijtihadnya yang bersandarkan kepada Al Qur’an dan Sunnah sebagai sumber pertama.

2) Pembagian wilayah
     Dalam pembagian wilayah, pada masa Khalifah Umar bin Khatab terdapat 8 provinsi, maka pada masa Bani Umayyah menjadi 10 provinsi, sepeti : (1) Syria dan Palestina, (2) Koufah dan Irak, (3) Basrah, Persia, Sijistan, Khurasan, Bahrain, Oman, Najd dan Yamamah,(4) Armenia, (5) Hijaz, (6) Knnan dan India, (7) Egypt (Mesir), (8) Ifriqiyah (Afrika Utara), (9) Yaman dan Arab Selatan, (10) Andalus.
    Tiap-tiap provinsi tetap dikepalai oleh gubernur yang bertanggung jawab langsung kepada khalifah. Gubernur berhak menunjuk wakilnya di daerah yang lebih kecil dan mereka dinamakan dengan ‘amil. Belanja daerah tiap-tiap provinsi didapatkan dari sumber yang ada di daerah itu sendiri. Sisa dari keuangan daerah dikirim ke ibu kota untuk mengisi kas atau bait Al Mal negara.

3) Bidang administrasi pemerintahan .
Untuk mengurus administrasi pemerintahan daerah diangkat seorang Amir Al Umara (gubernur jendral) yang membawahi beberapa amir sebagai penguasa suatu wilatah.  Pada masa pemerintahan Dinasti Umayyah dibentuk beberapa diwaan (departemen) yang terdiri dari :
  a. Diwan Ar Rasail
       Diwan ini untuk istilah sekarang barangkali dapat disamakan dengan sekretaris jendral, diwan ini  berfungsi untuk mengurus surat-surat negara yang ditujukan kepada para gubernur atau menerima surat dari mereka. Ada dua macam sekretariat pada masa Mu’awiyah, (1) sekretariat negara (di pusat) yang menggunakan bahasa arab sebagai bahasa pengantar, (2) sekretariat provinsi yang menggunakan bahasa Yunani (Greek) dan Parsi sebagai bahasa pengantarnya. Setelah bahasa arab dijadikan bahasa resmi di seluruh negara islam, maka kedua bahasa (Greek dan Parsi) etariat provinsi juga berubah ke dalam bahasa arab.
  b. Diwan al-Kharraj
        Diwan ini bertugas untuk mengurus masalah pajak. Diwan ini dibentuk di tiap-tiap provinsi yang dikepalai oleh Shahib al-Kharraj. Shahib al-Kharraj diangkat oleh khalifah dan bertanggung jawab langsung kepada khalifah. Keuangan di tiap-tiap provinsi diatur dan dikoordinir oleh diwan ini. Dengan adanya pemisaham urusan pemerintahan, ini membuktikan keulungan administrator Mu’awiyah, karena dengan sendirinya gubernur harus menggantungkan dirinya pada Shahib al-Kharraj  dan ini membatasi kekuasaannya.
   c.Diwan al Barid
       Diwan ini agaknya merupakan badan intelijen negara yang berfungsi sebagai penyampai berita-berita rahasia daerah kepada pemerintah pusat. Kepala diwan ini memberikan informasi kepada khalifah tentang tingkah laku gubernur di daerah atau hal-hal lain yang ada hubungannya dengan kebijaksanaan pemerintah. Diwan ini secara tidak langsung memberikan kemudahan kepada khalifah untuk  mengontrol daerah kekuasaannya. Diwan ini pada masa pemerintahan Abdul Malik berkembang menjadi departemen pos khusus urusan pemerintah. Dengan demikian kerjanya semakin luas dari masa sebelumnya.
   d. Diwan al-Khatam
     Mu’awiyah merupakan orang pertama di dalam islam yang mendirikan diwan al-khatam  (departemen pencatatan). Setiap peraturan yang dikeluarkanoleh khalifah harus disalin di dalam suatu register, kemudian yang asli harus disegel dan dikirim ke alamat yang dituju.
    Administrasi pemerintahan pada masa ini memang telah ditata sedemikian rupa, sehingga mampu memonitor seluruh wilayah yang berada dibawah kekuasaan pemerintah pusat yang berkedudukan di kota Damaskus, dengan demikian kekacauan dapat dihindarkan sejak dini dan mampu mengembangkan Negara Adikuasa yang tertib dan teratur.

B. Kedudukan Amirul Mu’minin
    Pada masa Dinasti Bani Umayyah. Amirul Mu’minin hanya bertugas sebagai khalifah dalam bidang temporar (politik), sedangkan urusan keagamaan diurus oleh para ulama. Hal ini berbeda dengan Amirul Mu’minin pada masa Khulafaur Rasyidin, yang mana khalifah disamping kepala politik juga kepala agama. Pada masa Umayyah ini khalifah diangkat secara turun temurun dari keluarga Umayyah.

C. Sistem Sosial
      Pada masa Dinasti Umayyah ini, orang-orang arab menganggap dirinya lebih mulia dari segala bangsa bukan Arab (Mawali), bahkan mereka menggelarkan ‘’mawali’’ dengan AlHamra (si merah). Orang-orang arab menganggap dirinya ‘’sayid’’ (tuan) atas bangsa bukan arab, seakan-akan mereka dijadikan tuan untuk memerintah. Oleh karena itu, orang-orang arab dalam zaman ini hanya bekerja dalam bidang politik dan pemerintahan saja, sedangkan bidang usaha-usaha lain diserahkan kepada ‘’mawali’’ seperti pertukangan dan kerajinan. Mawali ini membayar pajak jiwa (jizyah)sama dengan orang non-islam yang tinggal di wilayah islam.
Akibat dari politik kasta yang dijalankan Dinasti Umayyah ini, maka banyaklah kaum mawali yang bersikap membantu gerakan Bani Hasyim turunan Alawiyah, bahkan juga memihak kaum Khawarij. Akhirnya kaum mawali menjadi berani untuk menentang kesombongan Arab dengan kesombongan pula. Di dalam kaum mawali lahirlah satu gerakan rahasia yang terkenal dengan nama Asy Syu’ubiyah  yang bertujuan mlawan paham yang membedakan derajat kaum muslim yang sebetulnya mereka adalah bersaudara.

D. Sistem Militer.
      Organisasi militer pada masa Dinasti Umayyah itu tidak jauh berbeda dengan apa yang dibuat oleh khalifah Umar ibn Khatab. Hanya lebih disempurnakan. Bedanya, kalau pada masa Umar, tentara islam adalah tentara sukarela, maka pada zaman Dinasti Umayyah orang masuk tentara kebanyakan dengan dipaksa atau setengah paksa. Untuk menjalankan kewajban ini dikeluarkan undang-undang wajib militer yang dinamakan ‘’Nidhamul Tajnidil Ijbary’’
Pada zaman Mu’awiyah, Tunisia dapat ditakhlukkan. Di sebelah timur, Mu’awiyah dapat menguasai daerah Khurasan sampai ke sungai Oxus dan Afganistan sampai ke Kabul. Angkatan lautnya melakukan seramgan-serangan ke ibu kota Bizantium, Konstantinopel. Ekspansi ke timur yang dilakukan Mu’awiyah kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Abdul Malik. Dia mengirim tentara menyebrangi sungai Oxus dan dapat berhasil menundukkan Balk, Bukhara, Khawarij, Ferghana, dan Samarkhand. Tentaranya bahkan sampai ke India dan dapat Menguasai Bulukhintan, Sind, dan daerah Punjab sampai ke Maltan.
    Dengan keberhasilan ekspansi ke beberapa daerah, baik di Timur maupun Barat, wilayah kekuasaan islam masa Bani Umayyah itu betul-betul sangat luas. Daerah itu meliputi Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, Jazirah Arabia, Irak, sebagian Asia kecil, Persia, Afganistan, daerah yang sekarang disebut Pakistan, Purkmenia, Uzbek, dan Kirgis di Asia Tengah.
Politik ketentaraan Bani Umayyah yaitu politik Arab, dimana anggota tentara haruslah terdiri dari orang-orang arab atau unsur arab. Keadaan itu tetap harus berjalan sampai wilayahnya menjadi luas, yang meliputi Afrika Utara, Andalusia dan lain-lain. Oleh karena luasnya wilayah pada masa ini, maka mereka terpaksa meminta bantuan kepada Bangsa Barbari untuk menjadi tentara. Sebagai organisator militer, Mu’awiyah adalah yang paling unggul di antara rekan-rekan sezamannya. Ia mencetak bahan mentah yang terdiri atas pasukan Suriah menjadi satu kekuatan militer Islam yang terorganisir dan berdisiplin tinggi. Ia menghapus sistem militer yang didasarkan atas organisasi kesukuan.

E. Sistem Fiskal (keuangan)
     Sumber uang masuk pada masa Dinasti Bani Umayyah pada umumnya seperti di zaman permulaan islam. Walaupun demikian ada beberapa tambahan , seperti : Al-Dharaaib, yaitu kewajiban yang harus dibayar oleh warga negara.
Kepada penduduk dari negeri-negeri yang baru ditakhlukkan, terutama yang belum masuk islam ditetapkan pajak-pajak istimewa, saluran uang keluar bpada masa Daulah Umayyah pada umumnya sama seperti permulaan islam yaitu untuk:
  1. Gaji para pegawai dn tentara, serta biaya tata usaha negara.
  2. Pembangunan pertanian, termasuk irigasi dan penggalian terus terusan.
  3. Ongkos bagi orang-orang hukuman dan tawanan perang.
  4. Perlengkapan perang.
  5. Hadiah-hadiah kepada para pujangga dan para ulama.

Pada masa Umayyah, gaji tentara ditingkatkan sedemikian rupa, demi untuk menjalankan politik tangan besinya.

DAFTAR PUSTAKA

Yatim, Badri.1993. Sejarah Peradaban Islam. Jalarta: PT Raja Grafindo Persada.
Sulaiman, Rasydi. 2014. Pengantar Metodologi Studi Sejarah Peradaban Islam. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
Harun, Maidir. 2001. Sejarah Peradaban Islam.Padang; IAIN-IB Press.
Munir, Samsul. 2014. Sejarah Peradaban Islam. Jakarta; Amzah.
Philip K. Hitti, History of The Arabs, R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi, penerjemah, Jakarta, PT. Serambi Ilmu Semesta, 2010.


Posting Komentar untuk "Dinasti Bani Umayyah"

SUBCRIBE VIA EMAIL