Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget Atas Posting

GOOD GOVERNMENT

Pengantar Hukum Indonesia



A. PENGERTIAN PEMERINTAHAN
      Secara etimologi kata pemerintah berasal dari kata “perintah” yang berarti sesuatu yang harus dilaksanakan, kemudian mendapat imbuhan sebagai berikut: 
  1. Pemerintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh, terdiri dari dua unsur, rakyat dan pemerintah, yang keduanya ada hubungan.
  2. Awalan “pe” menjadi kata “pemerintah” berarti baan atau organ elit yang melaksanakan pekerjaan mengurus suatu negara atau organ yang menjalankan pemerintah.
  3. Akhiran “an” menjadi kata “pemerintahan” berarti perihal, cara, perbuatan atau urursan dari badan yang berkuasa dan memiliki legitimasi.

Berikut ini beberapa definisi tentang pemerintahan dan ilmu pemerintahan itu sendiri, sebagai berikut: 
1. Menurut D.G.G. Van Poelje (1953)
     Ilmu pemerintahan mengajarkan bagaimana dinas umum disusun dan dipimpim dengan sebaik-baiknya.
2. U. Rosenthal (978)
     Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang menggeluti studi tentang menunjukkan cara kerja kedalam dan keluar struktur dan proses pemerintahan umum.
3. H. A. Brasz (1975)
     Ilmu pemerintah diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaiaman lemabaga pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan secara baik kedalam maupun keluar terhadap  warganya.
4. W. S. Sayre (1960)
       Pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan an menjalankan kekuasaannya.
5. C. F. Strong (1960)
     Pemerintahan alam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara.  Oleh karena itu pertama harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua harus mempunyai kekuatan legislatif atau dalam arti pembuatan undang-undang, yang ketiga harus mempunai kekuatan finansial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyrakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan negara dalam penyelenggaraan aturan, hal tersebut dalam rangka kepentingan negara.
6. Robert Mac Iver (1960)
      Ilmu pemerintah aalah sebuah ilmu tentang bagaimana manusia dapat diperintah.
7. Woodrow Wilson (1924)
   Pemerintah dalam akhir uraiannya adalah suatu pengorganisasian kekuatan tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan bersenjata, tetapi dua atau ekelompok orang dari sekian banyak kelompok orang yang dipersiapkan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan maksud bersama mereka dengan hal memberikan keterangan bagi urusan-urusan umum kelompok masyarakat.
8. David Apter  (1977)
    Pemerintahan itu adalah merupakan suatu anggota yang paling umum dan memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya itu adalah bagian dan monopoli praktis mengenai kekuasaan paksaan.
9. Taliziduhu Ndraha (2002)
    Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik  dan layanan civil dalam hubungan pemerintahan sehingga dapat diterima pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.
10. Charles Merriam (1960)
      Tujuan pemerintah meliputi external security, internal order, justice general welfare, dan freedom.
11. Samuel Edward Finer (1974)
   Pemerintah harus mempunyai kegiatan terus menerus( proces), negara tempat kegiatan itu berlangsung (state),  pejabat yang memerintah (theduty), dan cara, metode serta sistem dari pemerintah terhadap masyarakat.
12. Musanef (1985)
    Ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu yang dapat menguasai dam memimpin serta menyelediki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian, kedalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu.
13. Soemendar (1985)
   Pemerintah sebagai badan yang penting dalam pemerintahannya, pemerintah semestinya memperhatikan pula ketentraman dan ketertiban umum, tuntutan dan harapan serta pendapat rakyat, kebutuhan dan kepentingan masyarakat, pengaruh lingkungan, pengaturan-pengaturan, komunikasi peran serta seluruh lapisan masyarakat dan legitimasi.
14. Bayu Suryaningrat (1985)
     Disiplin ilmu yang tertua adalah ilmu pemerintahan karena sudah dipelajari sejak sebelum masehi oleh para filososf yaitu Plato dan Aristoteles.
15. Bintoro Tjokroamidjojo (1986)
     Perencanaan serta fungsi pemerintah terhadap perkembangan masyarakat tergantung dari beberapa hal, diantaranya adalah filsafat hidup masyarakat dan filsafat hidup masyarakat itu.
16. Prajudi Atmosudirdjo (1984)
     Tugas pemerintah antara lain adalah  tata usaha negara, rumah tangga negara, pemerintahan, pembangunan, dan pelestarian lingkungan hidup, sedangkn fungsi pemerintah adalah pengaturan, pembinaan masyarakat, kepolisian, dan peradilan.
17. Kitab Suci Al-Quran
    Pemerintah adalah segolongan umat yang mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada kebenaran, melarang dari buruk, itulah orang yang beruntung.

    Dari keseluruhan defenisi diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa pemerintahan adalah kelompok orang-orang tertentu yang secara baik dan benar serta indah melakukan sesuatu (eksekusi) atau tidak melakukan sesuatu dalam mengkordinasikan memimpin dan hubungan dalam hubungan anatar dirinya dan masyarakat, anatar departemen dan unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri. 
   Dengan begitu ilmu pemerintah digunakan sebagai ilmu untuk mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislasi, yudikasi dan eksekusi, dalam hubungan pusat dan daerah, anatara lembaga serta antara yang memerintah dan yang diperintah secara baik dan benar dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintah.  
Unsur-unsur yang terkandung dalam kata dasar “perintah” antara lain: 
  1. Ada dua pihak, yaitu yang memerintah dan yang diberi perintah
  2. Ada wewenang untuk memberi perintah
  3. Keharusan, yaitu kewajiban untuk melaksanakan perintah yang sah
  4. Anatara pihak yang memerintah dan yang diberi perintah terdapat hubungan timbal balik secara vertikal maupun horizontal.

Menururt R.Mac Iver:
 Pemerintah adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan... bagaimana manusia itu dapat diperintah. 
    Pembaharuan pada banishing bureaucracy berkaitan dengan restrukturisasi organisasi dan sistem pemerintah dengan mengubah tujuan, insentif, akuntabilitas, distribusi kekuasaan, dan budaya pra birokrasi. 
     Berdasarkan hal diatas, baninshing bureaucracy  menawarkan lima strategi inti untuk membangun birokrasi publik untuk melaksanakan sepuluh prinsip padanreinventing goverment.  Strategi yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

1. The core strategy (strategi inti)
     Strategi ini dimaksud untuk merata kembali tujuan, peran, dan arah organiasi sehingga lebih jelas dan dimengerti semua pihak.
2. Consequence strategy (strategi konsekuensi)
    Strategi ini mendrong persaingan terkendali (persaingan sehat) dengan menerapkan manajemen perusahaan dan manajemen kinerja secara baik.
3. Customer strategy ( strategi pelanggan)
    Strategi ini dimaksud untuk memenuhi keinginan pelanggan dengan menyerahkan pilihan dan kualitas yang ikehendaki melalui penyediaan layanan yang kompetitif.
4. Control strategy ( strategi kendali)
   Pengendalian organisasi ini dilakukan dengan melibatkan tidak saja karyawan, tetapi juga masyarakat sehingga terjadi penguatan pada operasionalisasi organisasi.
5. Cultural strategy (strategi budaya)
     Strategi ini dimaksud untuk mengubah budaya organisasi dengan cara menghentikan kebiasaan buruk, menyentuh perasaan karyawan, dan mengubah pikiran karyawan sehingga karyawan tidak membenarkan kebiasaan, tetapi membiasakan yang benar. Intinya adalah perubahan prilaku karyawan sehingga organisasi dapat tampil lebih baik.

B. REINVENTING GOVERMENT
Pada saat bersamaan lahir “reinventing goverment”. Pendapat lain mengatakan bahwa NPM merupakan istilah lain dari reinventing goverment itu sendiri, tetapi pihak lain, yaitu Dvid Osborne dan Ted Gaebler (1992) juga mengatakan bahwa NPM  melahirkan reinventing goverment yang bersifat reformatif. Pendapat tersebut mendapat inspirasi dari mantan preseiden Ronald Regan yang mengatakan “goverment is not the solution to our problems, goverment is the problems”. Reinventing goverment berisi hal-hal berikut: 
  1. Catalytic goverment, pemerintah harus bersifat katalitik, berfokus pada pemberian arahan, bukan ikut campur mengerjakan sesuatu yang seharusnya dikerjakan sendiri oleh masyarakat.
  2. Comunity-owned goverment, empowering serving, pemerintah milik masyarakat sehingga pmerintah perlu memberdayakan masyarakat, bukan sekedar melayani.
  3. Competitive goverment, injecting competition into service delivery, pemerintah perlu mendorong atau memunculkan semangat kompetisi dalam pemberian pelayanan publik.
  4. Mission-driven goverment, transforming rule-driven organizations, pemerintah digerakkan oleh misis, mengubah pemerintah yang biasa digerakkan oleh peraturan menjadi organisasi yang digerakkan misi.
  5. Result-oriented goverment, funding outcomes, not input, pemerintah berorientasi pada hasil dengan membiayai hasil, bukan masukan.
  6. Custumer-driven goverment, meeting the needs of the custumer, not the buraeucracy, pemerintah berorientasi pada pemenuhan kepentingan pelanggan, bukan memenuhi kepentingan birokrasi itu sendiri.
  7. Pemerintah yang memiliki semangat wirausaha, bukan sekedar membelanjakan.
  8. Pemerintah yang antisipatif atau lebih berupaya mencegah masalah dari pada mengobati.
  9. Pemerintah yang terdesentralisasi (membagi kewenangan) dari hirearki menuju partisipasi dan kerja sama kelompok.
  10. Pemerintah berorientasi pada mekanisme pasar, melakukan perubahan dengan mendongkrak, bukandengan mekanisme administratif yang prosedural dan memaksa.


C. BANISHING BUREAUCRACY
     Memangkas birokrasi  dari David Osborne dan Peter Plastrik (1997) menawarkan pandangan berbeda dengan konsep reinventing goverment, yang menguraikan bahwa sepuluh karakteristik pemerintahan yang bersifat wirausaha, tetapi tidak membahas bagaiman menciptakannya (bersifat deskriptif). Reinventing goverment tiidak memberi jalan keluar bagi penataan strategi untuk mentransformasikan sistem dan organisasi birokrasi menjadi sistem dan organisasi yang bersifat wirausaha. 
Banishing bereaucracy bersifat preskriptif, yaitu menguraikan atau menjelaskan cara atau strategi mentransformasi organisasi dan sistem birokrasi dari organisasi birokrasi ke organisasi yang besifat wirausaha. 

D. PERISTILAHAN, PENGERTIAN, DAN KEDUDUKAN AAUPB

1. PERISTILAHAN AAUPB
     Terdapat perbedaan penerjemahan menyengkut kata beginselen dan behoorlijk. Kata beginselen ada yang menerjemakan dengan prinsip-prinsip, dasar-dasar dan asas-asas. Sedangkan kata behoorlijk diterjemahkan dengan yang sebaiknya, yang baik, yng layak, dan yang patut. Soehardjo menerjemahkan beginselen dengan dasar-dasar, lalu ia menggunakan istilah dasar-dasar pemerintahan yang baik. Karena kata itu mempunyai arti  lebih dekat atau terkait dengan peraturan atau ketentuan, sehingga secara langsung dapat dihubungkan dalam penafsiran, pelaksanaan dan pengujuian peraturan hukumnya. 
    Istilah yang paling banyak digunakan sebagai penerjemah bagi beginnselen adalah asas-asas. Adapun kata behoorlijk diterjemahkan dengan yang baik, yang layak, kemudian menggunakan istilah “yang patut” dengan alasan bahwa pada kata patut didalamnya mengandung pengertian yang layak dan baik.  
     Dalam bahasa belanda istilah behoorlijk berarti betamelijk dan passend yaitu baik, pantas, patut, cocok, sesuai, dan layak. Disamping itu juga berarti fatsoenlijk, betamelijk wijze. Yaitu sopan,an terhormat, tata cara yang pantas dan sopan. Dengan mengacu pada kata asal behoorlijk ini yang semuanya menunjukkan kata sifat dan berarti ada yang disifati, yaitu beestur, maka penerjemahan algement beginselen van behoorlijk bestuur menjadi asas-asas umum pemerintahan yang baik kiranya lebih sesuai dari segi kebahasaan. 

2. PENGERTIAN AAUPB
     AAUPB dapat dipahami bahwa sebagai asas-asas umum yang dijadikan sebagai dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang dengan cara deikian penyelenggaraan pemerintahan itu menjadi lebih baik, sopan, adil, dan terhormat, bebas dari kezaliman, pelenggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang. 
Sebagai konsep terbuka AAUPB kan berkembang dan disesuaikan dengan ruang dan waktu dimana konsep in berada. Atas dasar ini tidak heran bahwa secara kontemplatif maupun aplikatif AAUPB ini berbeda-beda antara satu negara dengan negara lain atau antara sarjana yang satu dengan yang lainnya. Berdasarkan penelitian Jazim Hamidi menemukan pengertian AAUPB sebagai berikut: 
  1. AAUPB merupakan nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan hukum administrasi negara.
  2. AAUPB berfungsi sebagai pegangan bagi pejabat administrasi negara dalam menjalankan fungsinya, merupakan alat uji bagi hakim administrasi dalam menilai tindakan administrasi negara dan sebagai dasar penagjuan gugatan bagi pihak penggugat.
  3. Sebagian besar dari AAUPB masih merupakan asas-asas yang tidak tertulis, masih abstrak, dan dapat digali dalam praktek kehidupan masyarakat.
  4. Sebagian asas yang lain sudah menjadi kaedah hukum tertulis dan terpencar dalam berbagai peraturan bukum positif, meskipun sebagian dari asas itu sudah berubah menjadi kaidah hukum tertulis, namun sifatnya tetap sebagai asas hukum

3. KEDUDUKAN AAUPB DALAM SISTEM HUKUM

     H.D. Van Wijk/ William Konijnenbelt meneulis sebagai berikut: Organ-organ pemerintahan yang menerima wewenang untuk melakukan tindakan tertentu menjalankan tindakannya tidak hanya terikat pada peraturan perundang-undangan, hukum tertulis, disamping itu organ-organ pemerintahan harus memperhatikan hukum tidk tertulis, yaitu asas-asas umum pemerintahan yang baik.  
   J.B.J.M Ten Berge mengatakan bahwa asas-asas umum pemrintahan yanng patut berkembang setelah perang dunia kedua sebagai berikut:  Istilah asas-asas pemerintahan yang patut dapat menimbulkan salah pengertian kata asas sebenarnya dapat memiliki beberapa arti kata ini dapat mengandung titik pangkal, dasar-dasar, atau aturan hukum fundamental. Pada kalimat asas pemerintahan yang patut berarti kata asas mengandung arti asas hukum tidak lain. Asas pemerintahan yang patut sebenarnya dikembangkan oleh peradilan sebagai peraturan hukum mengikat yang diterpkan pada tindakan pemerintah. 

4. FUNGSI DAN ARTI PENTING AAUPB
    Pada awal kemunculannyaAAUPB  hanya dimaksudkan sebagai sarana perlindungan hukum (rechtsbeschrming ) dan bahkan dijadikan instrumen untuk peningkatan perlindungan hukum (verhoogde rechtsbescherming) baagi warga negara dari tindakan pemerintah. AAUPB selanjutnya dijadikan sebgai dasar penilaian dalam peradilan dn upaya administrasi, di samping sebagai norma hukum tidak tertulis bagi tindakan pemerintahan. AAUPB memiliki arti penting dan fungsi sebagai berikut: 
  1. Bagi administrasi negara, bermanfatsebagai pedoman dalam melakulan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berfsifat sumir, samar atau tidak jelas. Kecuali itu sekaligus membatasi dan menghindari  kemmungkinan administrasi negra memprgunakan freies ermessen/melkukan kebijakan yang jauh menyimpang dari  ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian , administrasi negara diharapkan terhindar dari perbuatan  o9nrechmatige daad, detournament de pouvoir, abus de droit,dan ultravires.
  2. Bagi warga masyarakat, seabagai pencari keadilan, AAUPB dapat digunakan sebagai dasar gugatan seabagiman disebutkan dalam pasal 53 UU No 5 tahun  1986.
  3. Bagi hakim TUN, dapat dipergunakan sebagai alat menguji dan membatalkan keputusan yang dikeluarkan badan satu pejabat TUN.
  4. Kecuali itu ,AAUPB  tersebut juga berguna bafi badan legislatif dalam merancang suatu undang-undang.   

E. SEJARAH KELAHIRAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

   Sejak dianutnya konsepsi walfare state, yang menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan umum warga negara untuk dan untuk mewujudkan kesejahteraan ini pemerintah diberi wewenang untuk campur tangan dalam seagala lapangan kehidupan masyarakat, yang dalam campur tangan ini tidak saja berdasarkan pada peraturan perundang-undangan , tetapi dalam keadaan tertentu dapat bertindak tanpa bersandar pada peraturan perundang-undangan, tetapi berdasarkan pada inisiatif sendiri melalui freis Ermessen, ternyata menimbulkan kekhawatiran dikalangan warga negara. Karena dengan freis 
     Ermessen muncul peluang terjadinya benturan kepentingan antara pemerintah dengan rakyat baik dalam bentuk onrechtmatig overheidsdaad detournement de pouvoir, maupun dalam bentuk willekeur , yang merupakan bentu-bentuk penyimpangan tindakan pemerintahan yang mengakibatkan teramppasnya hak-hak asasi manusia warga negara. Guna menghindari atau menimalisasi terjadinya bentran terebut, pada 1946 pemerintah belanda membentuk komisi yang dipimpin oleh de monchy yang berugas memikirkan dan meneliti bebrapa alternatif tentang Verhoogde Rechtsbescherming atau peningkatan perlindungan hukum bagi rakyat dari tindakan administrasi negara yang menyimpang. Pada 1950 komisi de monchy kemudian meaporkan hasil penelitiannya tentang  Verhoogde Rechtsbescherming dalam bentuk ”algemene beginselen vanberhoorlijk bestuur” atau asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hhasil penelitian komisi ini tidak seluruhnya disetujui oleh pemerintah atau ada beberapa yang menyebabkan perbedaan pendapat antara komisi de monchy dengan pemerintah, yang menyebabkan komisi ini dibubarkan pemerintah. Kemudian muncul komisi van de greenten, yang juga bentukan pemerintah dengan tugas yang sama dengan de monchy. Yaitu karena ada beberapa pendapat yang diperoleh dari hasil penelitiannya tidak di setujui oleh pemerintah, dan komisi ini pun dibubarkan tanpa membuahkan hasil. 

   Agaknya pemerintah belanda pda waktu itu tidak sepenuh hati dalam upaya mewujudkan peningkatan perlindugan hukum bagi rakyat dari tindakan administrasi negara. Terbukti dengan dibubarkannya kedua oanitia tersebut, ditambah pula dengan munculnya keberatan dan kekhawatiran dikalangan pejabat dan para pegawai pemerintahan di nederland terhadap AAUPB karena dikhawatirkan asas-asas ini akan digunakan sebagai ukuran atau dasar pengujian dalam menilai kebijaka-kebijakan pemerintah. Mesipun demikian, ternyata hasil penelitian de monchy ini digunakan dalam pertimbangan pputusan-putusan raad van state dalam perkara administrasi. dengan kata lain, meskipun AAUPB inni tidak dengan mudah dengan mudah memasuki wilayah birokrasi untuk dijadikan sebagai norma bagi tindakan pemerintahan, tetapi tiadk demikian halnya dalam wilayah peradilan. Seiring dengan berjalannya waktu, keberatan dan kekhawatiran para pejabag dan pegawai pemerintahan tersebut akhirnya hilang, bahkan sekarang telah diterima dan dimuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Nederland. 
    Dengan diberikannya kebebasan bertindak kepada administrasi negara dalam melaksanakan tugasnya mewujudkan weelfar stat atau scoial rechtsstaat dibelanda, timbul kekhawatiran bahwa akibat dari freeies ermessen akan menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. Karena itu untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi masyarakat, tahun 1950 panitia de monchy di nederland membuat laporan tentang asas umum pemerintahan yang baik, jadi lahirnya asas uum pemerintahan yang baik ini dapat ditunjuk pada pelaporan panitia de monchy.  
    Pada mulanya timbul keberatan terhadap konsep de monchy, terutama dari pejabat-prjabat dan pegawai pemerintah nedherland, karena ada kekhawatiran bahwa hakim atau peradilan administrasi kelak akan mempergunakan istilah itu untuk memberikan penilaian terhadap kebijaksanaan yang diambil pemerintah. Namun keberatan demikian sekarang ini telah lenyap ditelan masa karena telah kehilangan relevansinya. Freies ermessen tetap dapat dilaksanakan pemerintah dalam melakukan fungsinya. Bahkan untuk masa sekarang ini asas-asas umum pemerintahan yang baik itu telah diterima dan dimuat dalam berbagai undang-undang di nedherland serta yurisprudensinya. Misalnya pasal 8 wet AROB menegaskan agar hakim melakukan pengujian, demikian pula undang-undang peradilan administrasi organisasi perusahaan (art.5) dan UU umum mengenai pajak negara ( art.27). 

Ada banyak azas yang berlaku untuk pemerintahan yang baik, antara lain: 
1. Azas kepastian hukum (princliple of legal security)
     Azas yang menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat adminstrasi negara, contoh, izin yang telah diberikan pada seorang untuk membangun supermarket, tidak boleh ditarik kembali, walaupun ternyata kemudian lokasi itu diperuntukkan bagi kegiatan lain.
2. Azas keseimbangan 
     Menghendaki proporsi yang wajar dalam penjatuhan hukum terhadap pegawai yang melakukan kesalahan.
3. Azas kesamaan pengambilan keputusan
      Azas menghendaki agar dalam menghadapi kasus/fakta yang sama, alat adminstrasi negara dapat mengambil tindakan yag sama.
4. Azas bertindak cermat
     Azas ini menghendaki agar adminstrasi negara senantiasa bertindak secara cermat agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. Contoh, apabila ada jalan yang rusak dan membahayakan, maka harus diberi tanda.
5. Azas motivasi untuk keputusan 
     Azas ini menghendaki agar dalam mengambil keputusan, pejabat pemerintah dapat bersandar pada alasan atau motivasi yang cukup yang sifatnya benar, adil, dan jelas.
6. Azas jangan mencampurkan-adukkan kewenangan 
    Azas ini menghendaki agar dalam mengambil keputusan, pejabat administrasi negara tida menggunakan kewenangan atas kekuasaan diluar maksud pemberian kewenangan atau kekuasaan itu (de tournament de pouvoir).
7. Azas permainan yang layak 
   Menghendaki agar pejabat dapat memberikan kesempatan yang luas pada warga untuk mendapatkan informasi yang benar dan adil sehingga dapat memberikan kesempatan yang luas untuk menuntut keadilan dann kebenaran.
8. Azas keadilan 
      Menghendaki agarv dapat melakukan tindakan, pemerintah tidak berlaku sewenang-wenang 
9. Azas menanggapi penghargaan yag wajar 
      Menghendaki agar tindakan pemerintah dapat menimbulakn harapan-harpan yang wajar bagi yang berkepentingan.
10. Azas meniadakan akibat keputusan yang batal
     Menghendaki agar jika terjadi pembatalan atas satu keputusan, maka akibat dari keputsan yang dibathalkan itu harus hang sehingga yang bersangkutan harus diberi ganti rugi atau rehablitasi.
11. Azas perlindungan atas pandangan hidup 
      Menghendaki agar setiap pegawai negeri diberi kebebasan atau hak untuk mengatur kehidupan pribadinya sesuai dengan pandangan hidup yang dianutnya.
12. Azas kebijaksanaan 
   Menghendaki agar dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah diberikan kebebasanuntuk melakukan kebijaksanaan tanpa harus menunggu intruksi. Kebebasan tersebut berkaitan dengan tindakan positif untuk kepentingan umum. 
13. Azas penyelenggraan kepentingan umum
       Menghedaki agar dalam menyelenggarakan tugas, pemerintah selalu mengutamakan kepentingan umum.

F. ASAS PEMRINTAH YANG BAIK
   Asas-asas pemerintahan yang baik telah memperoleh tempat yang layak dalam peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi di nenderland dan dikembangkan oleh teori ilmu hukum yang diakui oleh prof. Kutjoro purbopranoto antara lain 13 (tiga belas)asas, yakni: 

1. Asas kepastian hukum(principle of legal security;
    Asas ini menghendaki agar di dalam mengeluarkan keputusan atau membuat suatu penetapan apabila tealh memenuhi atau membuat suatu penetapan apabila telah memenuhi syarat baik formil maupun mteriil tidak berlaku surut dan tidak dicabut kembali, karena hal itu dapat mengakibatkan ketidak kepercayaan masyarakat.
2. Asas keseimbangan (principle of propocionality)
     Asas ini bertitik tolak dari ajaran keseimbangan antara hak dan kewajiban yang pada hakikatnya menghendaki terciptanya keadilan menuju kepada kehidupan yang damai. Wwiarda mengemukakan bahwa didalam penerapan asas keseimbanagan ini harus diperhatikan 2(dua) syarat, yaitu;
  1. Adanya keseimbangan antara kepeningan yang dibina oleh aparatur pemerintah/ nengara dengan kepentingan yang dilanggar
  2. Adanya keseimbangan antara sesuatu persoalan dengan penyelesaian persoalan-persoalan yang sama.

3. Asas kesamaan dalam mengambil keputusan(principle of equality)
     Asas ini menghendaki bahwaterhadap kasus yang sama atau fakta-fakta yang sama sebaiknya diambil tindakan-tindakan yang sama pula, Tu dengan kata ain tidak boleh ada diskriminasi(pandang bulu) dalam mengambil keputusan. Pelaksanaan asas ini diindonesia juga harus dikaitkan dengan ketentuan pasal 27 UUD 1945.
4. Asas bertindak cermat
    Asas ini menghendaki ketelitian dai aparatur pemerintah/negara didalam melakukansuatu perbuatan, terutama didalam melakukan perbuatan hukun selalu menimbulkan akbat hukum. Oleh krnanya, pemerntah senantiasa diharapkan bertindak dengan hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian pada warga masyarakat.
5. Asas motivasi untuk setiap keputusan (principle of motivation)
      Asas ini menghendaki bahwa dalam setiap keputusan /ketetapan yang dibuat dan dikeluarkan oleh alat adminisrasi negara haruslah mempunyai motivasi/alasan yang cukup sebagai dasar pertimbangan yang dimuat pada bagian konsidran adri sebuah keputusan yang dikeluarkan. 
6. Asas jangan mencampur adukkan kewenangan (principle of non misure fo kompetence)
      Asas ini memberikan petunjuk bahwa pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupkan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain.
7. Asas permainan yang layak (principle of fair play)
     Asas memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada rakyat utuk mecarri kebenaran dan keadilan sebelum aparatur negara/pemerintah mengambil keputusan atau menjatuhkna suatu ketetapan 
8. Asas keadilan atau kewajaran(principle of reasonableness or prohibition fo arbritariness)
     Prinsip dalam asas ini menyatakan bahwa bertindak secara sewenang-wenang atau tidak layak dilarang. Oleh jarna itu, alat administrasi negara/apartur negara/aparatur pemerintah dalam mengambil keputsan/ketetapan tidak oleh melapaui batas keadilan dan kewajaran
9. Asas menanggapi pengharapan yang wajar (principle of meeting raised xpectation)
     Asas ini mendorong alat administrasi negra dalam melakukan perbuatannya terutama perbuatan yang menimbulkanakibat hukum selalu memerhatikan harapan-harapan yang timbul dalam masyarakat.
10. Asas meniadakan akibat-akibat sutu keputsan yang batal (principle of undoing the consequense of annuled decicion)
      Asas ini menghendaki bahwa apabila ada suatu keputusan yang dibatalkan oleh lemabga banding ataupun oleh pengadilan, maka akibat dari suatu keputusan/ketetapan yang batal tadi harus ditiadakan
11. Asas perlindungan atas pandangan hidup (principle of protecting the personal way of life)
       Asas ini menghendaki agar warga masyarakat mempunyai hak atas kehidupan pribadinya dan alat administrasi negara/aparatur negra/aparatur pemerintah dalam menjalankan tugasnya harus menghormati dan melindungi hak-ha tesebut
12. Asas kebijaksanaan (sapientia)
     Maksud dari asas ini, yakni bahwa alat administrasi negara dalam segala tindakannya harus senantiasa berpandangan luas dan dapat memanang jauh kedepan serta dapat menghubungkan tindaka-tindakn yang dilakukkan dalam pelaksanaan tugasnya itu dengan gejala-gejala yang ada didalam masyarakat. Alaat administarsinegara juga harus dapat memperhitungkan segala akibat dari tindakannya itu dari hal-hal yang akan muncul dikemudiian hari 
13. Asas penyeleggaraan kepentingan umum(principle of pulic servis)
    Maksud dari asas ini yaitu bahwa segala tindakan alat administrasi negara harus dlakukan berdasarkan kepentingan umum. Penyelenggaraan kepentingan umum adalah merupakan tugas yang paling penting dari alat administrasi negara/aparatr negara. Kepetingn umum meliputi seluruh kepentingan nasionl dalam arti kepentingna bangsa, negara dan masyarakat. 

Asas Pemerintahan/administrasi yang Baik
    untuk mencegah penyalahgunaan jabatan dan wewenang, atau lebih tepat “untuk mencapai dan memelihara adanya pemerintahan dan administrasi yang baik, yang bersih (berhoorlijk bestuur)”, maka ada beberapa asas kebonafiden pemerintah/administrasi negara, yang dapat dibgo menjadi dua golongan atau kategori, yakni:  
1. Asas-asas yang mengenai prosedur dan atau proses pengambilan keputusan, yang bi;a mana dilanggar secaraotomatis membuat keputusan yang bersangkuatan bata karena hukum tanpa memeriksa lagi kasusnya.
2. Asas-asas yang mengenai kebenaran dari fakta-faktanya yang dipakai sebagai dasar untuk pembuatan keputusannya 
1. Yang termasuk dalam kategori satu adalah:
  • Asas-asas yang menyatakan, bahwa orang-orang yang ikut menentukan atau dapat empengaruhi terjadinya keputusan tidak boleh mempunyai kepentingan-kepentingan pribadi (pestedvi interst) didalam keputusan tersebut, baik seacara lansung maupun tidak lansung
  • Asas, bahwa keputusan-keputusan yang merugikan agtau menguraangi hak-hak seorang warga masyarakat atau warga negar tidak boleh diambil sebelum memberi kesempatan kepada warga tersebut untuk membela kepentingannya.
  • Asas yang menyatakan, bahwa konsiderans (pertimbangan, motivering) dairi keputusa wajib ocock dengan atau dapat membenarkan diktum (penetapan) dari pada keputusan tersebut, dan bahwa konsideran tersebut mempergunakan fakta-fakta yang benar.

2. Yang termasuk golongn kedua adalah:
  • Asas larangan kesewenang-wenangan
  • Asaas larangan detournement de pouvoir
  • Asa kepastian hukum 
  • Asas larangan melakukakn diskriminasi hukum 
  • Asas batal karena kecerobohan pejabat yang bersangkutan

   Perbuatan atau keputusan sewenang-wenang (wile keur , arfbitrary act) adalah suatu perbuatan atau keputusan administrasi negara yang tidak memprtimbangkan semua faktor yang relevan dengan kasus yang bersangkutan secara lengkap dan wajar, sehingga tampak atau teras oleh orang-ornag yang berfikir sehat (normal) adanya ketimpangan. 
    Sikap   sewenang-wenang akan terjadi bila mana pejabat administrasi negara yang bersangkutan menolak untu meninjau kembali keputusannya yang oleh masyarakat yang bersangkutan dianggap tidak wajar. Keputusan tersebut dapat digugat pada pengadilan prdata sebagai “perbuatan penguasa yang melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata.Namun alangkah baiknya,satu sama lain juga menjaga kerukunan ketimuran,jikalau instansi yang bersangkutan membentuk sebelum suatu badan yang secara khas ditugaskan guna menangani keluhan atau pengaduan masyarakat.dengan demikian,maka pejabat administrasi negara yang bersangkutan tidak usah merasa kehilangan muka oleh sebab semua permasalahan telah distrukturisasikan sebelumnya. Didalam masyarakat yang sedang berkembang non modern menuju kemasyarakat modern selalu terdapat keraguan dalam hal nilai-nilai,norma-norma,dan prinsip-prinsip yang harus dipegang didalam saling berhubungan. Oleh karena itu,maka rumusan selangkahnya didalam setiap peraturan baru dari pada norma-norma kewajaran yang harus dipegang teguh merupakan suatu jalan dan mungkin satu-satunya jalan untuk mencegah sikap dan perbuatan yang sewenang-wenang. Bilamana rumsan tersebut tidak,maka pelaksanaan peraturan akan terlalu tergantung dari latar belakang keluarga dan budaya dari pada pejabat administrasi negara yang bersangkutan, dan hal ini dihindari oleh sebab terlalu bersifat personal. 
     Didalam hukum administrasi negara inggris-amerika seikat yang sangat penting dan dibahas secara luas adalah asas larangan “ultra-vires”, yakni penyalahgunaan jabatan atau wewenang dalam segala bentuk.  Diindonesia istilah yang dipergunakan adalah “deturnement de pouvoir” (penyalahgunaan wewenang ), yakni bilamana suati wewenang oleh pejabat yang bersangkutan diipergunakan untuk utjuan yang bertentanagan dengan atau menyimpang daripada apa yang dimaksud atau dituju oleh wewenang sebagai mana ditetapkan atau deitentukan oleh undang-undang (dalam arti luas, dalam arti matriil) yang bersangkutan. Penanaganan masalah “penyalahgunaan wewenang” ini masih banyak mengalami hambatan diadla praktik oleh karena berbagai faktor kondisional. Asas kepentingan hukum berarti, bahwa sikap atau kepurusan pejabat administrasi negara yan mana pun  tiak boleh menimbulkan keguncangan hukum atau sattus hukum. 
      Asas kepastian hukum ini mewajibkan kepada pemirintah/administrasi negara untuk menetapkan peraturan atau perubahan status hukum sesuatu dengan adanya suatu msa peralihan. Batal karena hukum(van rechtswege nietig) adlah setiap keputsan administrasi negara yang membuat sesuatu yang sebelumnya dalah legal(sah) secara mendadak (tanpa suatu masa peralihan) menjadi tiak leagal, sihingga warga masyarakat yang bersangkuta dirugikan. Keputsan yang demikian itu merusak tertib hukum oleh karena kepastian hkumnya menjadi hilang. Dan bilamana suatu masyarakat negara tiadk dapat memperoleh kepastian hukum, maka orang akan mencari kepastian bentuk lain, dan mungkin tidak segan-segan membuat kepastian dengan melawan hukum atau ,elanggar hukum. Misalnya: karena diantara mereka ada ynag kebetulan dikenal sangat baik secara pribadi, bai dalam arti positif atau negatif, lalu diadakan perbedaan keputusan. Hal yang demikian sangat terlarang, oleh sebab merusal tujuan dari hukum obyektif, dan akhirnya akan meronrong hukum dan wiabawa neagara karena akan timbul kesan, bahwa negara adalah mlik dari golonagan tertenntu saja. 
      Asa batal karena kecerobohan pejabta yang bersangkutan berarti, bawah bilamana seorang pejabat administrasi negara telah mengambil keputusan degan ceroboh, kurang teliti didalam mempertimbangkanfaktor-faktor yang dikemukakan oleh seorang warga masyarakat yang menguntungkan baginya, sehingga warga masyrakat yang bersangkutan dirugikan, maka keputusan tersebut menjadi batal. Hal tersebut berarti, bahwa segera setelah kecerobohan ternyata, maka pejabat administrasi negara yang bersangkutan tanpa menunggu intruksi atasan, wajib memperbaiki keputusannya dengan menrbitkan keputusan yang baru. Kecerobohan terjadi bilamana sebagian dari faktor-faktor atau data yng diteliti dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan. Bilamana sama sekali tidak diadakan penelitian terhadap apa yang dikemukakan oleh warga masyarakat yang bersangkutan, dengan perkataan lain : bilamana peanlaran dan argumentasi dari warga masyarakat, pemohon tidakn sama digubris , maka perbuatan tersebut dinamakan  sewenang-wenang. 

    Demikianlah secara singkat asas-asas hukum mengenai pemerintahan/ adminitrasi negara yang baik. Bilaman asa-asas hukum tersebut tidak dijunjung tinggi maka bonfiditas dan kebersihan dari pada pemerintahan atau adminisrtarsi tidak akan tercapai semua keputusan-keputusan dan tindakan-tindakannya tidak akan mempunyai wibawa serta efek yang diharapkkan. Dengan adanya badan-badan peradilan tata usaha negara di tiap provinsi dan kabupaten/kota madya berdasarkan undang-undag nomor 5 taun 1986 maka kini pelanggaran tehadap”asas pemerintahan adinistrasi yang baik” oleh para pehjabat atau badan (instansi) pemerintah dapatb digugat dipengadilan tata usaha negara. Dan hingga sekkarang hasil yang cukup memuaskan, apalagi adanya putusan Mahkamah Agung juli 1993 yang membenarka/ mengabulkan gugatan rakyat kedungombo dijawa  tengah.  

Jika Ingin dalam BEntuk File Dapat DOWNLOAD DISINI


DAFTAR PUSTAKA

Asyhadie zaeni, 2015, pengantar hukum indonesia, jakarta: rajawali pers.
Syafei, inu kencana, 2011, etika pemerintahan, jakarta: PT. Rineka cipta.
Makhfuds, M, 2013, hukum administrasi negara, yogyakarta: graha ilmu.
Rosidi abidarin dan anggraeni rintania, 2013, reinventing goverment demokrasi dan reformasi pelayanan publik, yogyakarta: cv. Andi offset.
Syafri wirman, 2012, studi tentang administrasi publik, erlangga.
Ridwan HR, 2013, hukum administrasi negara, jakarta: PT. Raja Grafindo persada.
Marbun SF dkk, 2001, hukum administrasi negara, yogyakarta: UII press.

Posting Komentar untuk "GOOD GOVERNMENT"

SUBCRIBE VIA EMAIL