Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget Atas Posting

Kebijakan Moneter Indonesia Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam

Pengantar Ilmu Ekonomi


A. Kebijakan Moneter Islam
   Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah untuk memperbaiki keadaan perekonomian melalui pengaturan jumlah uang yang beredar.
  Kebijakan moneter dalam islam memiliki tujuan yang sama dengan kebijakan moneter konvensional, yakni mencapai kestabilan moneter dengan menstabilkan peredaran uang. Akan tetapi yang perlu digris bawahi adalah instrumen yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut sangatlah berbeda,  yaitu kebijakan moneter dalam islam tidak menggunakan suku bunga sebagai instrumennya. 
    Kebijakan moneter yang diformulasikan dalam sebuah perekonomian islam adalah menggunakan cadangan uang dan bukan suku bunga. Instrumen yang dilakukan dalam kebijakan moneter islam diharapkan tidak hanya membantu mengatur penawaran uang seirama dengan permintan riil terhadap uang, tetapi juga memenuhi kebutuhan untuk membiayai deficit pemerintah yang benar-benar rill dan mencapai sasaran sosioekonomi masyarakat islam lainnya. 
  Tujuan dari kebijakan moneter adalah sebagai berikut:
  1. Menjaga kestabilan ekonomi artinya pertubuhan arus barang dan jasa seimbang dengan pertumbuhan arus barang dan jasa yang tersedia.
  2. Menjaga kestabilan harga, yaitu harga suatu barang merupakan hasil interaksi antara jumlah uang yang beredar dengan jumlah uang yang tesedia dipasar.
  3. Meningkatkan kesempatan kerja, yaitu pada saat perekonomian yang stabil pengusaha akan mengadakan investasi untuk menambah jumlah barang dan jaa sehingga dengan adanya investasi akan membuka lapangan krja baru bsehingga memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.
  4. Memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat, yaitu dengan jalan meningatkan ekspor dan mengurangi impor dari luar negri yang masuk kedalam negri dan sebaliknya.

Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UU No. 3 tahun 2004 pasal 7 tentang Bank Indonesia. Secara mendasar, terdapat beberapa instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi islam, antara lain: reserve ratio, morral suassion, lending ratio, refinance ratio, profit sharing ratio, islamic sukuk, government investment certificate.
   Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua:
1. Kebijakan moneter ekspansif (monetary expansive policy)
      Adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Kebijakan ini disebut juga dengan kebijakan moneter longgar (easy money policy)
2. Kebijakan moneter kontraktif ( monetary cintractive policy)
     Adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi, dan kebijakan ini disebut juga dengan kebijakan uang ketet (tight money policy) 
Berkenaan dengan mata uang, islam memiliki pandangan yang khas. Abdul QadimZalhum mengatakan bahwa sistem ekonomi moneter atau keuangan adalah sekumpulan kaidah pengadaan dan pengaturan keuangan dalam suatu negara. Yang paling penting dalam setiap sistem keuangan adalah penentuan satuan dasar keuangan dimana kepada satuan itu dinisbahkan seluruh nilai-nilai berbagai mata uang lain. Apabila suatu dasar keuangan itu adalah emas, maka sistem keuangan mineternya dinamakan sistem uang emas, dan apabila satuan dasarnya perak, maka dinamakan sistem uang perak.

B. Sejarah kebijakan moneter masa rosulullah
     Perekonomian jairah arabiah ketika zaman rosulullah merupakan ekonomi dagang, bukan ekonomi berbasis sumber daya alam. Minyak bumi belum ditemukan dan sumber daya alam masih terbatas. Lalu lintas peekonomian antara romawi dan india yang melalui arab dikenal sebagai jalur dagang selatan. Sedangkan antara romawi dan persia disebut sebagai jalur dagang utara, antara syam dan yaman disebut sebagai jalur dagang utara selatan.
     Perekonomian arab pada zaman rosulullah bukanlah ekonomi terbelakang yang mengenai barter, bahkan jauh dari gambaran seperti itu, karna pada masa itu telah terjadi antara lain :
  1. Valuta asing dari persia dan romawi yang dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat arab, bahkan menjadi alat bayar resminya adalah dinar dan dirham.
  2. Sistem devisa bebas diterapkan, tidak ada halangan sedikitpun untuk mengimpor dinar dan dirham.
  3. Transaksi tidak tunai diterima luas dikalangan pedagang.
  4. Cek dan promissory note lazim digunakan.
  5. Instrumen factory (anjak piutang) yang baru populer pada tahun 1980-an telah dikenal dengan nama al-hiwalah tetapi tentunya bebas dari unsur bunga.

Pada masa itu bila penerimaan akan uang meningkat, maka dinar dan dirham diimpor. Sebaliknya, bila permintaan uang turun, barang impor nilai emas dan perak yang terkandung dalam nilai dinar dan dirham sama dengan nilai nominalnya. Ehingga dapat dikatakan penawaran uang elastis. Kelebihan penawaran uang dapat diubah menjadi perhiasan emas atau perak, tidak terjadi kelebihan atau permintaan akan uang sehingga nilai uang stabil.

C. Aplikasi kebijakan moneter islam diIndonesia
     Bank Indonesia (BI) dalam menjalankan fungsi-fungsi bank sentralnya terhadap bank-bank yang berdasarkan syariah mempunyai instrumen sebagai berikut:
1. Giro Wajib Minimum (GWM), yaitu simpanan minimum bank-bank umum dalam bentuk giro pada BI yang besarnya ditetapkan oleh BI berdasarkan perentase tertentudari dana pihak ketiga. GWM ini adalah kewajiban bank dalam rangka mendukung pelaksanaan prinsip kehati-hatian perbankan (prudential banking) sserta juga mempunyai peran sebagai instrumen moneter yang berfungsi mengendalikan jumlah peredaran uang. Dalam pelaksanaannya GWM ini besarnya adalah 5% dari dana pihak ketiga yang berbentuk IDR (Rupiah) dan 3% dari dana pihak ketiga yang berbentuk mata uang asing.
2. Sertifikat Investasi Mudharabah  anatar Bank Syariah 9sertifikat IMA), yaitu suatu instrumen yang digunakan oleh bank-bank syariah yang kelebihan dana untuk mendapatkan keuntungan dan dilain pihak sebagai sarana penyedia dana jangka pendek bagi bank-bank syariah yang kekurangan dana.
Sertifikat ini berjangka waktu 90 hari, diterbitkan oleh kantor pusat bank syariah dengan format dan ketentuan standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI). Prmindahtanganan sertifikat IMA hanya dapat dilakukan oleh Bank penanam dana pertama saja, sedangkan bank penanam dana kedua tidak diperkenankan memindahtanganan kepada pihak lain sampai berakhirnya jangka waktu. Pembayaran akan dilakukan oleh bank syariah penerbit sebesar nilai nomial ditambah imbalan bagi hasil 9yang dibayarkan awal bulan berikutnya dengan noa kredit melalui kliring, bilyet giro bank indonesia (BI), atau transfer elektroni).
3. Sertifikat wadi’ah Bank Indonesia (SWBI), yaitu instrumen Bank Indonesia yang sesuai dengan syariah islam yang digunakan dalam OMO, selain itu SWBI ini juga dapat digunakan oleh bank-bank syariah yang mempunyai kelebihan likuiditas sebagai sarana penitipan dana jangka pendek.
Dalam operasionalnya, SWBI ini mempunyai suatu nilai nominal minimum Rp.500.000.000 dengan jangka waktu yang dinyatakan dalam hari, (misalnya, 7hari, 14 hari, 30 hari). Pembayaran dan pelunasan SWBI adalah melalui debit/kredit rekening giro bank yang ada di Bank Indonesia (BI).

D. Transmisi kebijakan moneter di  Indonesia
       Tujuan akhir kebijakan moneter adalah menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang salah satunya tercermin dari tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Untuk mencapai tujuan itu Bank Indonesia menetapkan suku bunga kebijakan BI 7DRR sebagai instrumen kebijakan utama untuk mempengarui aktifitas kegiatan perekonomian dengan tujuan akhir pencapaian inflasi. Namun jalur atau transmisi dari keputusan BI 7DRR sampai dengan pencapaian sasaran inflasi tersebut sangat kompleks dan memerlukan waktu (time lag).
     Mekansme bekerjanya perubahan BI 7DRR sampai mempengarui inflasi tersebut sering disebut sebagai mekanisme transmisi kebijakan  moneter. Mekanisme ini menggambarkan bank Indonesia melalui perubahan-perubahan instrumen moneter dan target operasional mempengarui berbagai variabel ekonomi dan keuangan sebelum akhirnya berpengaruh ketujuan akhir inflasi. Mekanisme tersebut terjadi melalui interaksi antara Bank Sentral, perbankan an sektor keuangan, serta sektor rill. Perubahan BI 7DRR mempengarui inflasi melalui berbagai jalur, diantaranya jalursuku bunga, jalur kredit, jalur nilai tukar, jalur harga aset, dan jalur ekspetasi . 
     Perubahan suku bunga BI 7DRR juga dapat mempengarui nilai tukar. Mekanisme ini sering disebut jalur nilai tukar. Kenaikan BI 7DRR sebagai contoh akan mendorong kenaikan selisih antara suku bunga di Indonesiadengan suku bunga luar negri. Dengan melebarnya selisih suku bunga tersebut mendorong investor asing untuk menanamkan modal kedalam instrumen-instrumenkeuangan diIndonesia seperti SBI karena mereka akan mendapat tingkat pengembalian yang lebih tinggi. Aliran modal masuk asing ini pada gilirannya akan mendorong apresiasi nilai tukar rupiah. Apresiasi rupiah mengakibatkan harga barang impor lebih murah dan barang ekspor kita keluar negri menjadi lebih mahal atau kurang kompetitif sehingga mendorong impor dan mengurangi ekspor. Turunnya net ekspor ini akan berdampak pada menurunnya pertumbuhan ekonomi dan kegiatan perekonomian. 
Dampak perubahan suku bunga kepada kegiatan ekonomi juga memepengarui ekspetasi publik akan inflasi (jalur ekspetasi). Penurunan suku bunga yang diperkirakan akan mendorong aktifitas ekonomi dan pada akhirnya inflasi akan mendorong pekerja untuk mengantisipasi kenaikan inflasi dengan meminta upah yang lebih tinggi. Upah ini pada akhirnya akan dibebankan oleh produsen kepada konsumen melalui kenaikan harga.  
    Mekanisme transmisi kebijakan moneter ini bekerja memrlukan waktu masing-masing jalur bisa berbeda dengan yang lain. Jalur nilai tukar biasanya bekerja lebih cepat karna dampak perubahansuku bunga kepada nilai tukar bekerja sangat cepat. Kondisi keuangan dan perbankan juga sangat berpengaruh pada kecepatan transmisi kebijakan moneter. Apibal perbankan melihat resiko perekonomian cukup tinggi, respon perbankan terhadap suku bunga BI 7DRR biasanya sangat lambat. Juga apabila bank melakukan konsolidasi untuk memperbaiki permodalan, penurunan suku bunga kredit dan meningkatnya permintaan kredit belum tentu direspon dengan menaikkan penyaluran kredit.

E. Macam-macam kebijakan moneter Bank Indonesia
     Terdapat beberapa macam kebijakan moneter yang mungkin sebagian telah anda rasakan sendiri dampaknya diIndonesia, jenis kebijakan moneter tersebut diantaranya sebagai berikut:
1. Revaluasi
    Adakalanya nilai mata uang sebuah negara terlalu rendah terhadap mata uang asing maka diberlakukanlah kebijakan revaluasi. Revaluasi merupakan kebijakan untuk menaikkan kurs mata uang rupiah terhadap mata uang asing. Sayangnya kebijakan ini menimbulkan dampak negatif dalam perdagangan didalam negri. Pasalnya harga barang didalam negri menjadi naikakibat membengkaknya biaya produksi , konsumenpun tidak mampu membeli dan pada akhirnya akan banyak perusahaan yang jatuh bangkrut.
2. Devaluasi
   Berlawanan dengan revaluasi kebijakan moneter Bank Indonesia satu ini berfungsi kebalikan dengan kebijakan pada point pertama. Kebijakan ini bertugas untuk menurunkan kurs rupiah terhadap mata uang asing. Devaluasi digunakan untuk tujuan menyeimbangkan neraca pembayaran. Kebijakan ini juga mendorong untuk meningkatkan ekspor barang sehingga mampu menambah devisa negara.
3. Open Market Operation
    DiIndonesia sendiri juga tidak jarang melakukan operasi pasar  terbuka yakni menjual atau membeli surat berharga yang ada dipasar uang. Salah satu contohnya adalah menjual sertifikat Bank Indonesia dengan sistem Diskonto. Sertifikat Bank sendiri merupakansurat utang jangka pendek atau bisa disingkat dengan SBI.
4. Cadangan Kas Minimum
      Ketika jumlah uang beredar perlu ditambah maka bank indonesia akan menyediakan cadangan kas minimum. Tindakan ini akan mendorong memperlancar penyaluran kredit pada masyarakat. Jika cadangan kas dinaikkan, maka bank indonesia mencoba mengurangi jumlah uang beredar yang terlalu banyak dipasar uang.
5. Politik Diskonto
    Politik diskonto ini merupakan kebijakan untuk menaikkan dan menurunkan tingkat suku bunga kredit yang harus dibayarkan oleh bank kepada bank indonesa. Bila tingkat diskonto semakin tinggi maka dana yang akan dipinjam cenderung lebih sedikit begitu juga sebaliknya. Kebijakn ini juga yang memnetukan tingkat suku bunga kredit bank umum yang biasanya diberikan kepada masyarakat. Dengan ingkat suku bunga yang tinggi dari pihak kreditur akan terasa berat saat pengembalian dan resiko kredit macet juga tidak bisa dihindari.

F. Prinsip kebijakan moneter dalam islam
Kebijakan moneter dalam islam berpijak pada prinsip-prinsip dasar ekonomi islam sebagai berikut:
  1. Kekuasaan tertinggi adalah milik allah dan allah pemilik yang absolut
  2. Manusia merupakan pemimpin dibumi, tetapi bukan pemilik yang sebenarnya
  3. Semua yang dimiliki dan didapatkan oleh manusia adalah karena seizin allah, oleh karena itu saudara-saudaranya yang kurang beruntung memiliki hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki saudara-saudaranya yang lebih beruntung
  4. Kekayaan tidak boleh ditumpuk terus atau ditimbun
  5. Kekayaan harus diputar
  6. Menghilagkan perbedaan jurang antara individu dalam perekonomian dapat menghapuskan onflik antar golongan
  7. Menetapkan kewajiban yang sifatnya wajib dan sukarela bagi semua individu, termasuk bagi anggota masyarakat yang miskin.

Dalam aspek teknis, kebijakan moneter islam harus bebas dari unsur riba dan bunga bank. Dalam islam riba yang termasuk didalamnya bunga bank diharamkan secara tegas , dengan adanya pengharaman ini maka bunga bank yang dalam ekonomi kapitalis menjadi instrumen utama manajemen moneter dalam islam didasarkan pada prinsip bagi hasil.

Jika ingin berbentuk makalah dapat Download DISINI

DAFTAR PUSTAKA

Kebijakan moneter dalam perspektif islam, http://www.slideshare.net/Queeniezz/kebijakan-moneter-dalam-perspektif-islam. (1 oktober 2015)
Pratama, Raharja. 2005. Pengantar Ekonomi . Jakarta:Mandala Manurung.
Muhammad. 2002. kebijakan fiskal dan moneter  dalam ekonomi islam. Jakarta: PT selemba emban patria.



Posting Komentar untuk "Kebijakan Moneter Indonesia Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam"

SUBCRIBE VIA EMAIL