Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget Atas Posting

REFORMASI POLITIK HUKUM DAN KONSTITUSI

Pengantar Ilmu Hukum


Pengertian Politik Hukum 
    Politik hukum disebut dalam istilah yang berbeda-beda. Di Belanda dikenal dengan istilah rechtpolitiek, di Inggris ada beberapa istilah, politics of law (politik hukum), legal policy (kebijakan hukum), politics of legislation (politik perundang-undangan), politics of legal product (politik yang tercermin pada produk-produk hukum), dan politic and law development (politik pembagunan hukum).
     Objek studi politik hukum adalah hukum bukan politik, khususnya hukum positif, baik dalam bentuk hukum dasar (konstitusi) maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Secara ilmiah politik hukum berada dalam struktur ilmiah ilmu hukum. 
      Sudah banyak pengertian definisi tentang politik hukum yang di berikan oleh para ahli di dalam berbagai literatur. Dari berbagai pengertian atau definisi itu, dengan mengambil substansinya yang ternyata sama, dapatlah penulis kemukakan bahwa politik hukum adalah “legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.” Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan di cabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara yang seperti tercantum di dalam pembukaan UUD 1945.
     Definisi yang pernah dikemukan oleh beberapa pakar lain menunjukkan adanya persamaan substansif dengan definoisi yang penulis kemukakan. Padmo wahjono mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk. Di dalam tulisan lain padmo wahjono memperjelas definisi tersebut dengan mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu yang ada didalamnya mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum. Satjipto Raharjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas menentukan suatu pilihan mengenai tujuan dan cara-cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan hukum dalam masyarakat. Mantan ketua perancang kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) Soedarto mengemukakan bahwa politik hukum adalah kebijakan negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan akan dipergunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang di cita-citakan. Pada tahun 1986, Soedarto mengemukakan kembali bahwa politik hukum merupakan upaya untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.  
     L J Apeldorn (1950), Politik hukum sebagai politik perundang-undangan. Politik hukum berarti menetapkan tujuan dan isi peraturan perundang-undangan(pengertian politik hukum terbatas hanya pada hukum tertulis saja). Purnadi Purbacaraka dan soerjono soekanto(1984), memaknai politik hukum sebagai kegiatan-kegiatan memilih nilai-nilai dan menerapkan nilai-nilai. Sebagai contoh , katakanlah usaha pemerintah untuk meng-undangkan suatu UU Pornografi tentunya tidak lepas dari politik hukum untuk mencegah terjadinya kerusakan moral bangsa .

Politik Hukum Indonesia
         Menurut Hartono Hadisoeprapto, dalam bukunya pengantar tata hukum Indonesia, mengatakan:
“Politik Hukum Nasional adalah kebijaksanaan atau disebut dengan bahasa asing policy dari penguasa negara Republik Indonesia mengenai hukum yang berlaku di negara Indonesia.”
Sebaliknya Teuku Mohammad Radhie, dalam Prisma Nomor 6 Tahun II Desember 1973 halaman 4 mengatakan:
“Adapun politik hukum disini hendak kita artikan sebagai pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya, dan mengenai ke arah mana hukum hendak dikembangkan.”
Selanjutnya, yang dimaksud dengan Politik Hukum Indonesia adalah sebagai berikut:
  1. kebijaksanaan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibentuk.
  2. Mengenai nilai-nilai, penentuannya, pengembangannya, dan pemberian bentuk lamanya. 

Ditegaskan bahwa pembukaan dan pasal UUD 1945 merupakan sumber dari keseluruhan politik hukum nasional Indonesia yang mana ditegaskan dalam dua alasan, yaitu:
  1. Pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945 memuat tujuan, dasar, cita hukum, dan norma dasar negara Indonesia yang harus menjadi tujuan dan pijakan dari politik hukum di Indonesia.
  2. Pembukaan dan pasal UUD 1945 mengandung nilai-nilai khas yang bersumber dari pandangan dan budaya bangsa Indonesia yang diwariskan oleh nenek moyang sejak berabad-abad yang lalu. 


Cakupan Studi Politik Hukum 
      Berbagai definisi yang dikemukakan diatas mengantarkan pemahaman pada kita bahwa studi politik hukum mencakup legal policy (sebagai kebijakan resmi negara) tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dan hal-hal lain yang terkait dengan itu. Jadi ada perbedaan cakupan antara politik hukum dan studi politik hukum, yang pertama lebih bersifat formal pada kebijakan resmi sedangkan yang kedua mencakup kebijakan resmi dan hal-hal lain yang terkait dengannya.
Dengan demikian, studi politik hukum mencakup, sekurang-kurangnya tiga hal:
  1. kebijakan negara (garis resmi) tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka pencapaian tujuan negara;
  2. latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya (poleksosbud) atas lahirnya produk hukum;
  3. penegakan hukum didalam kenyataan lapangan.

Hal ini merupakan hasil penelitian (disertasi) penulis yang berangkat dari cakupan studi politik hukum yang kedua yakni latar belakang politik dibalik lahirnya hukum dan pengaruhnya terhadap produk hukum. Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa “hukum adalah produk politik.” 

Intervensi Politik Dan Hukum 
      Ternyata hukum tidak steril dari subsistem kemasyarakatan lainnya. Politik kerap kali melakukan intervensi atas pembuatan dan pelaksanaan hukum sehingga muncul juga pertanyaan berikutnya tentang subsistem mana antara hukum dan politik dalam kenyataannya lebih suprematif. Dan pertanyaan-pertanyaan lain yang lebih spesifik pun dapat mengemuka seperti bagaimanakah pengaruh politik terhadap hukum, mengapa politik banyak mengintervensi hukum, jenis sistem politik yang bagaimana yang dapat melahirkan produk hukum yang berkarakter seperti apa. 
Secara teoretis hubungan antara hukum dan politik memang dapat dibedakan atas tiga macam hubungan, yaitu:
  1. sebagai das sollen, hukum determinan atas politik karena setiap agenda politik harus tunduk pada aturan-aturan hukum;
  2. sebagai das sein, politik determinan atas hukum karena dalam faktanya hukum merupakan produk politik sehingga hukum apapun yang ada di depan kita tak lain merupakan kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling bersaing;
  3. politik dan hukum berhubungan secara interdeterminan karena politik tanpa hukum akan zalim sedangkan hukum tanpa pengawalan politik akan lumpuh. Hukum dalam konteks ini di artikan sebagai undang-undang yang di buat oleh lembaga legislatif, bukan hukum dalam arti lain seperti putusan pengadilan.


KONSTITUSI

Sejarah Konstitusi 
     Dari catatan sejarah klasik terdapat dua perkataan yang berkaitan erat dengan pengertian kita sekarang tentang konstitusi, yaitu dalam perkataan Yunani kuno politeia dan perkataan bahasa latin constitutio yang juga berkaitan dengan kata jus. Dalam kedua perkataan diekspresikan umat manusia beserta hubungan diantara kedua istilah dalam sejarah. Dari kedua istilah itu, kata politeia dari kebudayaan Yunani dapat disebut yang paling tua usianya. Pengertiannya secara luas mencakup:
all the innumerable characteristics which determine that state’s peculiar nature, and these include its whole economic and social texture as well as matters governmental in our narrower modern sense. It is a purely descriptive term, and as inclusive in its meaning as our own use of the word ‘constitution’ when we speak generally of a men’s constitution or of the constitution of matter’’
      Dalam bahasa Yunani kuno tidak dikenal adanya istilah yang mencerminkan pengertian kata jus atau constitutio sebagaimana tradisi romawi yang datang kemudian. Dalam keseluruhan sistem berpikir para filosof Yunani kuno, perkataan constitution adalah seperti apa yang kita maksudkan sekarang ini. Menurut Charles Howard Mcllwain dalam bukunya Constitutionalism: Ancient and Modern (1947), perkataan constitution di zaman kekaisaran romawi (romawi empire), dalam bentuk Bahasa latinnya, mula-mula di gunakan sebagai istilah teknis untuk menyebut the acts of legislation by the emperor. Bersamaan dengan banyak aspek dari hukum romawi yang di pinjam ke dalam sistem pemikiran hukum di kalangan gereja, istilah teknis constitution juga di pinjam untuk menyebut peraturan-peraturan eklesiastik yang berlaku di seluruh gereja ataupun untuk beberapa peraturan eklesiastik yang berlaku di gereja-gereja tertentu (ecclesiastical province). Oleh karena itu, kitab-kitab hukum romawi dan hukum gereja (kanonik) itulah yang sering dianggap sebagai sumber rujukan atau referensi paling awal mengenai penggunaan perkataan constitution dalam sejarah. 
Kita mengenal beberapa istilah konstitusi, sebagai berikut:
  1. Konstitusi dalam arti materil adalah perhatian terhadap isinya yang terdiri atas pokok yang sangat penting dan organisasi negara
  2. Konstitusi dalam arti formil adalah perhatian terhadap prosedur, pembentukannya harus istimewa di bandingkan dengan pembentukan perundang-undangan lain
  3. Konstitusi dalam arti tertulis maksudnya konstitusi itu di sahkan tertentu guna memudahkan pihak-pihak mengetahuinya
  4. Konstitusi dalam arti merupakan undang-undang tertinggi adalah baik pembentukan dan perubahannya melalui prosedur istimewa dan juga ia merupakan dasar tertinggi dari perundang-undangan lainnya yang berlaku dalam negara itu. 

Sistem Perubahan Konstitusi
    Apabila di pelajari secara teliti mengenai sitem perubahan konstitusi di berbagai negara, paling tidak ada dua sistem yang sedang berkembang yaitu renewel (pembaharuan) di anut di negara-negara Eropa Kontinental dan amandement (perubahan) seperti di anut negara-negara Anglo-Saxon. Sistem yang pertama, apabila suatu konstitusi (UUD) di lakukan perubahan (dalam arti diadakan pembaharuan), maka yang di berlakukan adalah konstitusi yang baru secara keseluruhan. Di antara negara yang menganut sistem ini: Belanda, Jerman, dan Prancis.
Sistem yang kedua ialah, apabila suatu konstitusi diubah (diamandemen), maka konstitusi yang asli tetap berlaku. Dengan kata lain hasil amandemen tersebut merupakan bagian atau di lampirkan dalam konstitusinya.sistem ini dianut oleh negara Amerika Serikat. 

Perubahan Sistem Pemerintah Negara Indonesia
    Sehari setelah proklamasi kemerdekaan republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, Konstitusi Indonesia sebagai suatu “revolusi grondwet”  telah di sahkan 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dalam sebuah naskah dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
    Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau Undang-Undang Dasar 1945 di kenal sebagai suatu naskah yang singkat dan supel karena hanya hal-hal dan aturan-aturan pokok saja yang di tetapkan oleh Undang-Undang Dasar (UUD), sedangkan hal-hal yang di perlukan untuk menyelenggarakan aturan-aturan pokok itu harus di serahkan pada undang-undang yang lebih rendah. 
      Sejak pertama kali kita menyatakan bernegara republic Indonesia, kita sudah memulai dengan tidak menjalankan pasal-pasal dari UUD. Pasal-pasal yang kita gunakan adalah pasal peralihan. Sebagai contoh, presiden dan wakil presiden yang seharusnya di pilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menurut pasal 6 ayat (2) UUD 1945, dan ternyata di pilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menurut pasal III aturan peralihan. Akan tetapi, hal ini bisa di maklumi karena ini adalah sesuatu yang pertama kali di dalam mengantar kepada adanya suatu negara. Letak kesalahan daripada lembaga ini bukan pada saat pembentukan dan pada waktu bekerjanya, tetapi adalah di terimanya hasil-hasil karyanya oleh seluruh rakyat Indonesia.
Menurut UUD 1945, pemerintahan republik Indonesia di pimpin oleh presiden dan di bantu oleh wakil presiden (pasal 4 ayat (1) dan (2). Presiden, kecuali sebagai kepala negara ia juga sebagai kepala pemerintahan. 

Sejarah Perjalanan Undang-Undang Dasar
a. UUD 1945, terhitung mulai tanggal 18 Agustus 1945- 27 Desember 1949
  1. Masa peralihan revolusi fisik belum tuntas
  2. Rongrongan penjajah tidak mengakui kemerdekaan Indonesia
  3. Praktek penyelenggaraan negara menggunakan sistem parlementer sedangkan UUD 1945 menggunakan sistem parlementer

b. Konstitusi RI Serikat, terhitung mulai tanggal 27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950
  1. Banyak negara bagian yang tidak tunduk kepada pemerintahan federal
  2. Wibawa pemerintah berkurang
  3. Dari 16 negara bagian hanya 3 negara yang tunduk: negara republik Indonesia, Indonesia timur, dan negara sumatera timur.

c. UUD Sementara 1950, terhitung mulai tanggal 17 Agustus 1950- 5 Juli 1959
  1. Lembaga konstituante selama 2,5 tahun belum dapat menyelesaikan tugasnya
  2. Rapat tidak memenuhi kuorum
  3. Situasi tanah air semakin genting
  4. Tanggal 5 Juli 1959 Presiden mengeluarkan Dekrit untuk kembali ke UUD 1945

d. UUD 1945 DEKRIT PRESIDEN, terhitung mulai tanggal 5 Juli 1959- 1999
  1. Di bagian konsideran di sebutkan bahwa piagam Jakarta tertanggal 22 juni 1945 menjiwai UUD 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut.
  2. Menetapkan UUD 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia terhitung mulai hari tanggal penetapan dekrit ini dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950

e. UUD NRI Tahun 1945 Hasil Perubahan 
  1. Perubahan pertama tahun 1999, ditetapkan tanggal 19 Oktober 1999
  2. Perubahan kedua tahun 2000, ditetapkan tanggal 18 Agustus 2000
  3. Perubahan ketiga tahun 2001, ditetapkan tanggal 9 November 2001
  4. Perubahan keempat tahun 2002, di tetapkann tanggal 10 Agustus 2002

REFORMASI

Proses Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  1. Tuntutan Reformasi, antara lain:
  2. Amandemen UUD 1945
  3. Penghapusan doktrin Dwi Fungsi ABRI
  4. Penegakan  hukum, HAM, dan Pembarantasan KKN
  5. Otonomi Daerah 
  6. Kebebasan Pers
  7. Mewujudkan kehidupan demokrasi

Sebelum Perubahan
  1. Pembukaan 
  2. Batang Tubuh, 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal Aturan Peralihan, dan 2 ayat Aturan Tambahan 
  3. penjelasan

Latar Belakang Perubahan
  1. Kekuasaan tertinggi di tangan MPR
  2. Kekuasaan yang sangat besar pada presiden
  3. Pasal-pasal yang terlalu “luwes” sehingga dapat menimbulkan multitafsir
  4. Kewenangan pada presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang 
  5. Rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggaraan negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi

Tujuan Perubahan, menyempurnakan aturan dasar, mengenal:
  1. Tatanan negara
  2. Kedaulatan rakyat
  3. HAM (hak asasi manusia)
  4. Pembagian kekuasaan
  5. Kesejahteraan sosial
  6. Eksistensi negara demokrasi dan negara hukum
  7. Hal-hal lain sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa

Dasar Yuridis
  1. Pasal 3 UUD 1945
  2. Pasal 37 UUD 1945
  3. TAP MPR No.IX/MPR/1999
  4. TAP MPR No.IX/MPR/2000
  5. TAP MPR No.XI/MPR/2001

Kesepakatan Dasar 
  1. Tidak mengubah pembukaan UUD 1945
  2. Tetap mempertahankan negara kesatuan republik Indonesia
  3. Mempertegaskan sistem presidensiil
  4. Penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan kedalam pasal-pasal
  5. Perubahan dilakukan dengan cara “addendum”

Sidang MPR
  1. Sidang Umum MPR 1999 Tanggal 14-21 Oktober 1999
  2. Sidang tahunan MPR 2000 Tanggal 7-18 Agustus 2000
  3. sidang tahunan MPR 2001, Tanggal 1-9 November 2001
  4. sidang tahunan MPR 2002, Tanggal 1-11 Agustus 2002

Hasil perubahan
  1. Pembukaan
  2. Pasal-pasal: 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan pilihan, 2 pasal aturan tambahan. 

Jika ingin dalam bentuk file dapat DOWNLOAD DISINI


DAFTAR PUSTAKA

Irawan, Candra. (2011). Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia. Bandung: Mandar maju
MD, Moh. Mahfud. (2009). Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers
Asikin, Zainal. (2013). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Rajawali Pers
Masriani, Yulies Tiena. (2016). Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika
MD, Moh. Mahfud. (2012). Pembangunan Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi. Jakarta: Raja Grafindo Persada
Asshiddiqie, Jimly. (2017). Pengantar Hukum Tata Negara. Depok: Rajawali Pers
Busroh, Abu Daud. (2014). Ilmu Negara. Jakarta: Bumi Aksara
Huda, Ni’matul, Dahlan Thaib, Jazim Hamidi. (2003). Teori dan Hukum Konstitusi. Jakarta: Raja Grafindo Persada
Suny, Ismail. (1983). Pergeseran Kekuasaan Eksekutif. Jakarta: Aksara Baru
Huda, Ni’matul. (2015). Tata Hukum Negara Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers
Bahan Tayang Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI. (2016). Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI

Posting Komentar untuk "REFORMASI POLITIK HUKUM DAN KONSTITUSI"

SUBCRIBE VIA EMAIL