Sejarah dan Perkembangan Pendidikan Islam serta Problematika [Makalah]

pendidikan

Pendidikan Islam pada Masa Reformasi

Reformasi dimulai sejak berakhirnya masa orde Baru yang dipimpim oleh Soeharto. Lengsernya Soeharto dari kepresidenan pada tahun 1998 menjadi tonggak dimulainya pendidikan Islam pada masa reformasi. Reformasi merupakan suatu perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Menurut Arti kata dalam bahasa Indonesia adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan (bidang sosial, politik, atau agama) dalam suatu masyarakat atau negara. Di Indonesia, kata Reformasi umumnya merujuk kepada gerakan mahasiswa pada tahun 1998 yang menjatuhkan kekuasaan presiden Soeharto  atau era setelah Orde Baru.  

Program peningkatan mutu pendidikan yang ditargetkan oleh pemerintah Orde Baru akan mulai berlangsung pada Pelita VII terpaksa gagal, krisis ekonomi yang berlangsung sejak Mei-Juli 1997 telah mengubah konstelasi politik maupun ekonomi nasional. Secara politik, Orde Baru berakhir dan digantikan oleh rezim yang menamakan diri sebagai “Reformasi Pembangunan” meskipun demikian sebagian besar roh Orde Reformasi masih tetap berasal dari rezim Orde Baru, tapi ada sedikit perubahan, berupa adanya kebebasan pers dan multi partai.

Secara ekonomi, terjadinya krisis yang berkepanjangan, beban pemerintah menjadi sangat berat sehingga terpaksa, menghapus kebijakan-kebijakan program pemerintah termasuk didalamnya penyetaraan guru-guru. Sekolahpun mengalami masalah berat sehubungan dengan naiknya biaya operasional disuatu pihak dan makin menurunnya jumlah pemasukan dari siswa, dan ini menyebabkan terjadinya kemunduran dalam pembangunan pendidikan.

Pendidikan Islam dimasa orde baru tidaklah seperti pada saat reformasi, ketika itu pendidikan Islam sangatlah terkesan tertutup, pendidikan Islam hanya bisa dirasakan oleh sebagian kecil orang saja dan dimaksudkan hanya untuk kepentingan pribadi penguasa orde baru saat itu, yaitu orang yang mengikuti atau yang berada dibawah kekuasaan soeharto. Pendidikan Islam kala itu seperti pesantren sangat dikhawatirkan akan meruntuhkan atau mengambil alih  kekuasaan mereka.

Pada masa pemerintahan reformasi, tumbuhlah semangat baru untuk merubah tatanan kehidupan bernegara di Indonesia yang lebih baik, khususnya dalam bidang pendidikan islam, dimana kebijakan-kebijakan pemerintah mulai dari pemerintah kolonial, awal dan pasca kemerdekaan serta orde baru terkesan “menganaktirikan”, mengisolasi bahkan akan menghapus sistem pendidikan islam hanya karena alasan “indonesia bukanlah negara islam”. Namun berkat semangat juang yang tinggi dari tokoh-tokoh pendidikan islam, akhirnya berbagai kebijakan tersebut dapat diredam untuk sebuah tujuan ideal yaitu “Menciptakan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia..”  seperti yang tercantum dalam UU SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003. Dan sebenarnya banyak faktor yang m;enyebabkan berbagai Kebijakan tersebut, baik dari  aspek sosio politik ataupun religius.

Berbagai Kebijakan pemerintah masa reformasi terhadap pendidikan Islam bukanlah sesuatu yang baru tapi untuk memperkuat dan melanjutkan kebijakan-kebijakan yang telah diambil pemerintah sebelumnya. Salah satu kebijakannya yaitu melanjutkan program wajib belajar 9 tahun yaitu SD, SMP atau sederajat.

Pada masa reformasi pendidikan agama Islam lebih diperhatikan dan disamakan kedudukannya dengan pendidikan umum, yaitu dengan dikeluarkannya UU No. 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS yang mengatur berbagai bidang pendidikan, salah satunya adalah bidang pendidikan agama islam yang memiliki kedudukan sama dengan pendidikan umum serta dapat dilihat posisi  pendidikan islam didalamnya yang meliputi pendidikan Islam sebagai mata pelajaran, lembaga, dan nilai. Kedudukan sebagai mata pelajaran ini semakin kuat dari fase ke fase lain.  Selain itu, pada era reformasi, Kuantitas dan kualitas guru lebih meningkat daripada masa orde baru dan orde lama, karena pemerintah pusat melakukan pemerataan jumlah guru dan mengadakan perubahan kurikulum dengan berbasis pada kompetensi (KBK), selain itu pihak pemerintah juga meningkatkan anggaran pendidikan menjadi 20% dari APBN. 

Kurikulum Pendidikan Islam Pada Masa Reformasi

Sering terjadi jika suatu negara mengalami perubahan pemerintahan, politik pemerintahan itu mempengaruhi pula bidang pendidikan yang sering mengakibatkan terjadinya perubahan kurikulum yang berlaku. Sebagai contoh setelah Indonesia merdeka pra Orde Baru terjadi dua kali perubahan kurikulum, yang pertama dilakukan dengan dikeluarkannya retjcana pelajaran tahun 1947 yang menggantikan seluruh sistem pendidikan kolonial, kemudian pada tahun 1952 kurikulum ini mengalami penyempurnaan dan dan diberinana rentjana Pelajaran terurai 1952. Perubahan kedua terjadi dengan dikeluarkannya rentjana pendidikan tahun 1964, perubahan tersebut terjadi karena merasa perlunya peningkatan dan pengejaran segala ketertinggalan dalam ilmu pengetahuan khususnya ilmu-ilmu alam dan matematika.

Seiring dengan terjadinya perubahan politik dan bergantinya rezim Orde Baru dan terjadinya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 menyebabkan eksistensi Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) dirasakan tidak lagi memadai dan tidak lagi sesuai dengan amanat perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dipandang perlu menyempurnakan UUSPN tersebut, dan pada tahun 2003 dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang kemudian lebih dikenal dengan UU SISDIKNAS.

Sesuai dengan tuntututan UU SISDIKNAS pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menyebabkan kurikulum yang berlaku di sekolah adalah kurikulum yang sesuai dengan standar nasional pendidikan. Agar kurikulum yang digunakan di sekolah sesuai dengan standar Nasional pendidikan maka Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi yang di dalamnya memuat tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kalender pendidikan, standar kompetensi dan kompetensi dasar.  Untuk sekolah-sekolah yang berada di bawah naungan Departemen Agama tidak ketinggalan Menteri Agamapun mengeluarkan Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 2008 tentang standar kompetensi lulusan dan standar isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah.

Lahirnya UU Sisdiknas No 20 tahun 2003 boleh dikatakan sebagai awal lahirnya arah baru pendidikan Indonesia dimana kurikulum yang dibuat mengarah kepada pencapaian kompetensi siswa baik kompetensi Kognitif, Afektif, maupun Psikomotor.

Penyusunan kurikulum sebagaimana disebutkan dalam pasal 36 ayat 3 bahwa Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan:  

  1. Peningkatan Iman Dan Takwa;
  2. Peningkatan Akhlak Mulia;
  3. Peningkatan Potensi, Kecerdasan, Dan Minat Peserta Didik;
  4. Keragaman Potensi Daerah Dan Lingkungan;
  5. Tuntutan Pembangunan Daerah Dan Nasional;
  6. Tuntutan Dunia Kerja;
  7. Perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Dan Seni;
  8. Agama;
  9. Dinamika Perkembangan Global; Dan
  10. Persatuan Nasional Dan Nilai-Nilai Kebangsaan.

Pada masa reformasi ini telah dikembangkan dua model kurikulum, yaitu kurikulum KBK pada tahun 2004 dan KTSP pada tahun 2006, Dalam KBK tahun 2004 untuk mata pelajaran PAI (kita ambil contoh di jenjang SMP), Standar Kompetensi yang disajikan sangat sederhana tapi cukup mendalam dan mencerminkan standar kompetensi pendidikan Islam yang menyeluruh sebagaimana berikut:  

  1. Mengamalkan ajaran Al-Qur’an /Hadits dalam kehidupan sehari-hari.
  2. Menerapkan aqidah Islam dalam kehidupan sehari-hari.
  3. Menerapkan akhlakul karimah (akhlaq mulia) dan menghindari akhlaq tercela dalam kehidupan sehari.
  4. Menerapkan syariah (hukum Islam) dalam kehidupan sehari-hari).
  5. Mengambil Manfaat dari Sejarah Perkembangan (peradaban) Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Kelima Standar Kompetensi di atas berlaku untuk semua tingkat dari kelas VII s.d Kelas IX dan masing-masing dari kelima standar kompetensi tersebut diuraikan lagi  menjadi beberapa kompetensi dasar yang memiliki cakupan materi yang cukup dalam dan luas.  Sebagai contoh untuk standar kompetensi dasar yang pertama di kelas VII diurai ke dalam lima kompetensi Dasar yaitu:  

  1. Siswa mampu membaca, mengartikan dan menyalin surat adduha
  2. Siswa mampu membaca, mengartikan dan menyalin surat Al Adiyat
  3. Siswa mampu menerapkan hukum bacaan Alif lam syamsiyah dan Alif lam qamariyah
  4. Siswa mampu mempraktikan hukum bacaan Nun mati dan Tanwin dan mim mati
  5. Siswa mampu membaca, mengartikan, dan menyalin hadits tentang Rukun Islam.

Kebijakan-kebijakan Pemerintah terhadap Pendidikan Islam Pada Era Reformasi hingga saat Ini

Pada masa reformasi, pendidikan agama islam lebih diperhatikan dan disamakan kedudukannya dengan pendidikan umum. Salah buktinya adalah dengan diberlakukan UU. No.20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS yang mengatur berbagai bidang pendidikan, salah satunya adalah bidang pendidikan agama islam.

Adapun kebijakan- kebijakan pemerintah dalam menyempurnakan sistem Pendidikan Islam adalah sebagai berikut:

  1. Mendirikan sekolah-sekolah Agama Islam mulai dari tingkat dasar sampai tingkat perguruan tinggi (MDI/MI, MTs, MA, PTAIN, PTAIS atau Al-Jamiah)
  2. Membantu meningkatkan mutu pendidikan pondok pesantren dengan usaha memberikan bimbingan ke arah penyempurnaan kurikulum, sarana pendidikan, bantuan/subsidi guru, perpustakaan, ketrampilan teknologi dan sebagainya. Masuknya pesantren ke dalam sekolah berarti bukan hanya bertugas memelihara dan meneruskan tradisi yang berlaku di pesantren, tetapi juga mengembangkan pola-pola budaya baru agar bisa membantu peserta didik dan masyarakat untuk mengakomodasi perubahan yang sedang dan yang sudah terjadi.  
  3. Bantuan untuk pemeliharaan dan meningkatkan sekolah-sekolah Islam yang masih mengalami transisi dari tingkat dasar sampai tingkat Perguruan Tinggi.
  4. Pembinaan Pendidikan Agama pada sekolah-sekolah umum baik sekolah negeri maupun sekolah swasta. Insan cerdas komprehensif (sebagai salah satu visi pendidikan nasional), yakni cerdas spiritual, cerdas emosional dan sosial, cerdas intelektual, dan cerdas kinestetis, adalah termasuk manifestasi dari makarimal akhlaq. Cerdas spiritual menyangkut kemampuan merasa selalu diawasi oleh Allah (iman). Cerdas emosional menyangkut kemampuan mengendalikan emosi, mengerti perasaan orang lain, senang bekerja sama dan lain-lain. Cerdas sosial menyangkut senang berkomunikasi, senang menolong, senang berteman, dan senang bekerja sama. Cerdas intelektual menyangkut cerdas, pintar, kemampuan membedakan yang baik dan buruk, serta kemampuan menentukan prioritas yang lebih bermanfaat. Dan cerdas kinestetis menyangkut sehat secara medis, tahan cuaca, tahan bekerja sama dan tumbuh dari rezeki yang halal.
  5. Pembinaan Pendidikan Agama pada Perguruan Tinggi Umum Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTAIS)
  6. Merancang kurikulum yang terintegrasi sebagai suatu sistem yang tidak memberi kemungkinan terjadinya pertentangan antara yang satu dengan yang lainnya. Maka dalam hal ini bahwa kurikulum pendidikan yang dimaksud, sehingga dapat diperoleh rangka kurikulum sebagai berikut: 
  • Bidang ajaran/latihan untuk membina jasmani yangs sehat dan kuat. Disini jelas pengajaran olahraga dan kesehatan harus diberikan, juga keterampilan.
  • Bidang ajaran/latihan untuk membina akal. Disini sekurang-kurangnya ada bidang studi matematikan dan filsafat atau logika/mantiq atau sejenis itu termasuk sains dan teknologi.
  • Bidang ajaran/latihan untuk membina hati atau rasa. Disini sekurang-kurangnya diberikan pengajaran agama dan seni.

Permasalahan yang dihadapi pendidikan Islam di Indonesia dewasa ini, antara lain masih rendahnya pemerataan pendidikan, masih rendahnya kualitas pendidikan dan masih lemahnya manajemen pendidikan. 

Ketimpangan pemerataan pendidikan sangat dirasakan terjadi antar wilayah geografis yaitu antara perkotaan dan pedesaan atau daerah terpencil, antara kawasan Indonesia Timur dan kawasan Indonesia Barat, antara tingkat pendapatan penduduk yang berpenghasilan tinggi  dan berpenghasilan rendah, terutama sekali diakibatkan oleh relatif masih mahalnya biaya pendidikan sementara kemampuan ekonomi penduduk sebagian besar masih memperhatinkan sehingga kemampuan mereka guna mengenyam pendidikan tidak sama dengan penduduk lainnya yang tingkat ekonominya relatif tinggi sebagai akibat masih mahalnya biaya pendidikan, bahkan antar gender pendidikan kita belum merata, ini lebih diakibatkan oleh kultur masyarakat yang sebagian mengutamakan laki-laki diberi kesempatan yang lebih luas dalam memperoleh pendidikan.

Dengan demikian hak-hak warga negara untuk memperoleh pendidikan belum merata, kondisi ini berarti belum sejalan dengan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Bab IV pasal 5 dinyatakan bahwa 

  1. setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu
  2. warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus;
  3. warga negara didaerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan lanyanan khusus
  4. warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus;
  5. setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Problematika Intitusional Pendidikan Islam Kekinian

Perubahan sosial yang terjadi secara simultan dalam masyarakat, pada gilirannya akan merangsang munculnya berbagai permasalahan dalam lembaga pendidikan Islam, diantaranya adalah problem lulusan LPI dengan tuntutan dunia industri, kualitas SDM dan lingkup LPI, masalah keilmuan Islam yang dilematis dan ambivalensi penyelenggaraan pendidikan Islam.

Semua hal tersebut merupakan permasalahan-permasalahan yang sangat penting untuk segera dicarikan solusinya. Namun, problem yang lebih mendasar untuk dipecahkan adalah dua persoalan terakhir, karena kedua persoalan itu dapat menjadi acuan dalam penyelenggaraan pendidikan Islam pada masa kini maupun masa datang. Apabila kedua problem tersebut kurang mendapat tanggapan dimungkinkan masa depan pendidikan Islam hanya tinggal nama, karena telah ditinggalkan oleh masyarakat yang aktif mengikuti perubahan.

a. Keilmuan Islam yang Dilematis

Masalah keilmuan Islam secara historis prespective dipengaruhi oleh dua arus besar yang menjadi tabir bagi upaya rekontruksi pemikiran Islam secara umum dan pemikiran Islam secara khusus. Arus besar itu adalah warisan ortodoksi pemikiran Islam dan masuknya positivisme kedalam metodologi keilmuan Islam. Dampak dari warisan ortodoksi pemikiran Islam tersebut tidak sekedar mewarnai bingkai-bingkai fiqh, tetapi juga memberikan akses negatif terhadap epistemologi keilmuan dalam Islam, pintu ijtihad pun tertutup. dampak dari stagnasi pemikiran tersebut membawa dunia Islam dalam rentang waktu yang cukup lama hanya menghasilkan ilmu-ilmu yang isinya sebagian besar berbentuk elaborasi (syarah, hasyiyah), termasuk dalam bidang penafsiran maupun dalam bidang muamalat.

Dalam bidang penafsiran Islam memang dapat memunculkan ribuan jilid kitab tafsir dengan berbagai corak dan metodenya. Namun, sayang sebagian besar berisi pengulangan yang ada. Sebagaimana juga dijelaskan Nasr hamid Abu Zaid tentang keadaan tersebut sebagai berikut: “pada saat ini sikap dan wacana keagamaan kontemporer terhadap ilmu-ilmu al-Qur’an dan demikian pula ilmu-ilmu hadis adalah sikap pengulangan. Hal ini terjadi karena diantara ulama ada yang mempunyai asumsi bahwa dua tipe ilmu tersebut masuk dalam ilmu yang sudah  matang dan sudah selesai, sehingga generasi kemudian tidak lagi memiliki apapun seperti yang dimiliki oleh generasi tua. 

Nasr hamid Abu Zaid menambahkan bahwa stagnasi pemikiran di dunia Islam ini dipengaruhi oleh apa yang disebutnya sebagai peradaban teks (Hadharah al-Nash). Peradaban teks menurutnya merupakan sebuah peradaban dimana teks menjadi semacam poros penggerak serta sekaligus sebagai pembentuk pengetahuan. Dalam peradaban demikian, tafsir teks  menjadi semacam kebutuhan utama dari waktu ke waktu senantiasa mewarnai tiap jengkal deretan sejarah Islam. Oleh karena itu, Islam dapat memunculkan ribuan jilid kitab tafsir dengan berbagai corak dan metode, mulai dari tahlili sampai maudhu’i.

Peradaban demikian akhirnya membawa implikasi luas serta memungkinkan terciptanya kultur yang serba berdimensi teks, termasuk dalam memandang kebenaran. Kebenaran selalu diukur dengan letterleks teks, tidak ada kebenaran di luar itu. Sekalipun manusia memungkinkan dapat memperoleh kebenaran sendiri melalui pencarian dengan daya nalarnya, ia tetap harus selalu mendapat rujukan dari teks. Kalau ia gagal dalam merujuk, maka apa yang dikatakan nalar sebagai kebenaran gagal pula. Sedangkan dampak kedua arus tersebut dalam dunia pendidikan Islam adalah terjadinya transformasi pada paradigma ilmu pendidikan Islam beserta epistemologinya dari Islamic education of islamic menjadi Islamic education for Moslem.

b. Ambivalensi (dikotomi) Penyelenggaraan Pendidikan Islam

Sistim pendidikan Islam sampai saat ini dirasa masih bersifat ambivalensi. Sifat ambivalensi yang dimaksud adalah model penyelenggaraan pendidikan agama di Indonesia mengalami ketimpangan, dimana di satu pihak pendidikan agama yang diterapkan disekolah-sekolah umum hanya sekedar pelengkap, sedangkan penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan pada sistim pendidika Islam (pesantren) kurang mengembangkan penguasaan disiplin ilmu  (sains dan teknologi) dan keterampilan. Ada anggapan yang berkembang selama ini bahwa penguasaan disiplin ilmu dan keterampilan hanya garapan sistim pendidikan umum. 

M. Saefuddin menjelaskan bahwa sistim madrasah dan apalagi sekolah dari PT Islam yang membagi porsi materi pendidikan Islam dan materi pendidikan umum dalam presentase tertentu telah terbukti mengakibatkan bukan saja pendidikan Islam tidak lagi berorientasi sepenuhnya kepada tujuan Islam yang membentuk manusia takwa, tapi juga tidak mencapai tujuan pendidikan Barat yang bersifat sekuler. Sementara itu keadaan pendidikan Islam di sekolah PT umum, lebih jelas diketahui sebagai lebih banyak hanya berfungsi sebagai pelengkap yang  menempel bagi orientasi pendidikan sekuler. 

Keadaan itu timbul akibat adanya pandangan dikotomi yang memisahkan ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum. Hal ini jelas bertentangan dengan konsep ajaran Islam yang mengajarkan kesatuan dunia-akhirat, dimana ilmu-ilmu dunia adalah bagian dari ilmu-ilmu agama yang tidak boleh dipisahkan dengan pandangan dikotomis serta orientasi yang ambivalen. Apabila keadaan ini tetap dibiarkan, maka dapat dipastikan sistim pendidikan Islam hanya akan menghasilkan lulusan-lulusan yang makin jauh dari cita-cita pendidikan Islam sendiri.

Perbedaan itu terjadi karena, selain sumber dan medan garapan berbeda, juga adalah perbedaan titik tolak. Jika ilmu agama berangkat dari sebuah kepercayaan, ilmu umum berangkat dari keraguan. Sekalipun anggapan ini sesungguhnya tidak seluruhnya benar, karena masing-masing menyisakan pelbagai persoalan metodologis di dalam menemukan kebenaran sejati. 

Mengembalikan pemahaman parsial adanya dualitas keilmuan ini ke arah integrasi kiranya membutuhkan keberanian serius dari pelbagai kalangan, pembacaan ulang visi, misi dan orientasi sistim pendidikan adalah suatu yang urgen bila tidak ingin terjebak pada pengulangan tradisi  yang tak memiliki kemampuan menjawab persoalan-persoalan kekinian dan masa depan. Sekalipun persoalan yang mendasar bukanlah terletak pada dikotomi dan integrasi, melainkan pada bagaimana menanamkan pemahaman holistik (kaffah) terhadap ajaran agama yang universal dan kosmopolit. Karena didalam ilmu sebenarnya tidak mengenal dikotomi dan disentegrasi, melainkan spesialisasi-spesialisasi yang berkembang semakin cepat, kompetitif dan berkualitas.

Prospek Pendidikan Islam Masa Kini dan Masa Datang Meyakini pendidikan sebagai upaya yang paling mendasar dan strategis sebagai wahana penyiapan sumberdaya manusia dalam pembangunan (dalam arti luas) tentunya umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia terutama kaum cendikiawan harus terpanggil untuk menjadi pelopor. Paling tidak ada tiga hal yang menjadi dasar pembenaran, yaitu:

  1. Dari segi ajaran agama, Islam telah menempatkan penguasaan ilmu pengetahuan sebagai instrumen untuk meraih keunggulan hidup.
  2. Dalam perkembangan sejarahnya, Islam telah cukup memberikan acuan dan dorongan bagi kemajuan ilmu pengetahuan. Bahkan, adanya mata rantai yang erat antara kemajuan ilmu pengetahuan yang dicapai oleh dunia Barat dewasa ini dengan kemajuan di bidang-bidang ilmu pengetahuan yang sebelumnya pernah dicapai oleh dunia Islam. Karena memang diyakini oleh dunia bahwa Islamlah yang mula-mula menyebarkan pemikiran Yunani klasik yang menjadi dasar perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Barat dewasa ini.
  3. Umat Islam Indonesia cukup kaya dengan lembaga-lembaga pendidikannya. Lembaga yang dimiliki ini adalah termasuk “Bank” sumber daya manusia yang tak ternilai harganya. Memang masalahnya kepada umat Islam itu sendiri, yaitu seberapa jauh mereka mampu mengangkat ajaran Islam dan sekaligus menjadikan lembaga-lembaga pendidikannya sebagai wahana penyiapan sumber daya pembangunan. Untuk itu, kiranya lembaga-lembaga pendidikan Islam harus semakin menyadari akan posisinya dalam upaya membuat satu komitmen strategi, yaitu menjadikan dirinya sebagai “Bank” sumber daya manusia itu. 

Download Makalah



Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url
Advertisement here
Advertisement here
Advertisement here